Jokowi Teken Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Menurut papar Panglima TNI 2013-2015 tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan. Selain itu perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, hingga dengan penyelamatan keuangan/aset negara juga dilakukan.

Namun, masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. "Perpres ini memberikan peran dan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Moeldoko.

Ada tiga hal yang menjadi fokus sinergi dalam rangka mencegah korupsi yang diatur dalam perpres ini. Ketiga hal tersebut adalah perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 

Fokus dari strategi pencegahan korupsi berada pada sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi dan memberi dampak luas bagi masyarakat.

Menurut Moeldoko, Perpres Stranas PK tersebut semakin mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPANRB, dan Kantor Staf Presiden. 

Setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah nantinya diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap 3 bulan. 

Pada tingkat nasional, akan ada Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK. Tim itu juga akan menyampaikan laporan kepada Presiden, dan memublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat. 

Juga disampaikan oleh Moeldoko, pencegahan korupsi akan semakin efisien apabila beban adminstrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi melalui kolaborasi yang lebih baik.

Baca juga: Ini Tips Pencegahan Korupsi Sejak Dini dari Pimpinan KPK