Jokowi Tolak Bawa Pulang WNI Eks ISIS yang Bakar Paspor

05 Feb 2020, 18:54 WIB

Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku tak setuju dengan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS yang telah membakar paspornya. Namun menurut Jokowi, hal itu masih akan dibahas dalam rapat terbatas dengan jajaran menteri terkait.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak (usah dipulangkan). Tapi, masih dirataskan," kata Jokowi dengan nada tegas di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2).

Mengapa mantan Gubernur DKI Jakarta itu menolak ratusan WNI eks kombatan ISIS ke Tanah Air?

1. Pemerintah ingin mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu risiko yang dihadapi

Dok. Humas Pemkot Cimahi

Menurut Jokowi, pemerintah tidak bisa dengan mudah memutuskan apakah hendak memulangkan ratusan WNI eks kombatan ISIS atau tidak. Semuanya, harus lewat perhitungan dan pertimbangan. Salah satu yang perlu dipertimbangkan yakni apakah ratusan warga tersebut berpotensi membuat teror ketika diboyong ke Tanah Air.

"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus-minusnya, semua dihitung secara detail. Keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitungan-hitungan," ungkap Jokowi.

2. Jokowi akan bahas kepulangan WNI eks ISIS dalam rapat terbatas

Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Kendati Jokowi memiliki pendapat pribadi menolak rencana kepulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS, namun itu bukan keputusan final. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut putusan baru akan diambil usai digelar rapat terbatas. Jokowi menyebut ratas itu akan digelar dalam waktu dekat.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti, sebentar lagi, kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya," kata dia.

3. Terkait kepulangan WNI eks ISIS harus pernuh perhitungan

Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jokowi mengaku ia sudah mendapatkan laporan terkait pemulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS. Tetapi, sebelum keputusan itu diambil, Jokowi ingin membahasnya secara menyeluruh dalam rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait.

Di dalam rapat itu, Jokowi akan mendengar masukan dari para menteri mengenai plus minusnya menerima ratusan WNI eks kombatan ISIS itu kembali.

"Sudah (dapat laporan mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS), tapi belum dirataskan," ucapnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

4. Menteri Agama sempat menyebut ratusan WNI eks kombatan ISIS dipulangkan karena faktor kemanusiaan

Menteri Agama Fachrul Razi ketika melayat ke rumah duka Gus Sholah. IDN Times/Aldzah Fatima

Wacana pemulangan ratusan WNI eks kombatan ISIS itu kali pertama disampaikan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi ketika berbicara di acara Deklarasi Organisasi Kemasyarakatan Pejuang Bravo Lima (PBL), Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara pada (1/2) lalu.

Fachrul sempat menyebut pemerintah tetap menerima mereka kembali karena Indonesia memiliki kewajiban untuk mengawasi dan membina ratusan WNI yang sempat tergabung ke dalam ISIS.

"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik," kata dia ketika itu.

Pernyataan Fachrul ini menimbulkan perdebatan di ruang publik. Mantan jenderal di TNI itu kemudian mengklarifikasi dan menyebut rencana pemulangan WNI eks ISIS itu baru sebatas kajian.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," ujar Fachrul seperti dikutip IDN Times dari situs resmi Kemenag.