JRMK: Gerakan Coblos 3 Paslon Pilkada Jakarta Bentuk Protes ke Politisi

Kami belum membahas kandidatnya ya. Yang pertama, kami protes terkait proses penjaringan calon. Karena logika dasarnya, orang bikin partai supaya bisa ikut dalam kontestasi di kekuasaan. Untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini itu benar untuk mengelola bangsa atau suatu kota. 

Tapi, kalau kenyataannya kemudian syaratnya sudah dibuat lebih ringan untuk pencalonan malah tidak banyak membuat perubahan. Kami kecewa proses pencalonannya ternyata memang ada pihak yang haus kekuasaan dan mengondisikan partai politik untuk bergerombol.

Partai-partai itu lalu gak mengajukan calon. Akhirnya korbannya lagi-lagi masyarakat. Artinya, pilihan (calon kepala daerah) jadi lebih terbatas. 

Artinya, partai-partai politik ini atau yang memegang kekuasaan itu tidak memiliki visi dan misi. Tetapi, ini lebih ke soal bagaimana memperoleh kekuasaan kan? Itu yang pertama kekecewaan kami. 

Kalau partai politik bekerja dengan benar untuk suksesi kepemimpinan, masyarakat bisa punya pilihan yang banyak. Orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas akhirnya juga bisa maju, seperti Pak Anies. Tetapi, kami garis bawahi, ini bukan semata-mata mengenai Pak Anies. 

Kedua, baru soal kandidat. Memang di periode lalu, JRMK membuat kontrak politik dengan Pak Anies. Kalau sekarang Pak Anies tidak maju, bukan berarti, pilihan kami pindah ke kandidat lain.

Karena kami mendukung Pak Anies bukan karena pribadi Pak Anies tapi karena kesamaan gagasan, nilai yang kami pegang. Kalau orangnya gak bisa maju, tapi nilainya sama, gak berarti harus pindah. 

Kalau kami pindah dan dukung orang lain, kemudian nilai dan gagasannya berubah, kan gimana?

Misalnya, paslon nomor urut satu, Ridwan Kamil. Itu kan rekam jejaknya jelas di Bandung, Jawa Barat pernah melakukan penggusuran. Gak mungkin kami dukung tukang gusur begitu. 

Kalau soal pencatutan KTP yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut dua, kami belum cek sejauh itu. Tapi, aksi itu (pencatutan KTP) sudah terbukti. Tetap disahkan oleh KPUD. Itu kan berarti akal-akalan. 

Kalau dari proses penjaringan calonnya saja sudah gak bener. Berarti kan menghasilkan calon-calon yang gak bener. 

Iya, kami merasa ragunya di situ. Dari motifnya saja, mereka berbicara hanya berbicara soal kemenangan. Sehingga, dimunculkan calon boneka di banyak tempat. Ini kan mengulang peristiwa di Pilkada Solo. 

Nah, strategi ini semula mau dipakai lagi di Jakarta. Mau menyandingkan paslon tunggal melawan calon independen. Ternyata keputusan MK membuat kondisi itu berubah. 

Namun, keputusan MK untuk Pilkada Jakarta hanya mampu menambah satu paslon saja. Calon yang diusung oleh PDIP termasuk problematik juga. Karena nama Mas Pramono Anung ini kan dimunculkan secara tiba-tiba. 

Dia gak pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah tapi tiba-tiba itu yang maju. Logikanya kan kalau PDIP memang serius ingin menang, harusnya mengajukan Ahok.

Tapi, kenapa calon yang diajukan masih memiliki hubungan dekat dengan Pak Jokowi? Ini pertanyaan besar. 

Semua kasak-kusuk ini kan gak pernah dijelaskan ke publik. Masyarakat ini tidak dianggap. Aspirasi masyarakat gak diperhatikan, siapa sih sebenarnya yang diinginkan.

Partai pasti kan punya survei. Gak mungkin gak tahu siapa saja tokoh-tokoh yang punya elektabilitas tinggi. Dari sini, kami menyadari semuanya akal-akalan.

Keputusan JRMK untuk mencoblos semua calon itu sebagai bentuk suara protes. Itu termasuk aktif ya. Artinya, mereka datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mencoblos gambar semua paslon di kertas suara sebagai bentuk koreksi. 

Sepertinya begitu. Saya pun merasa seperti itu, hanya sekadar untuk mendapatkan dukungan dari pendukung Anies. 

Tapi, seumpama mereka memang berkomitmen melanjutkan program Pak Anies, ada baiknya. Kalau konteks yang sekarang sih, sepertinya hanya untuk meraih dukungan dari pendukung Pak Anies. 

Mereka sudah mengontak lewat beberapa teman. Mereka meminta waktu untuk ketemu. Tapi, saya sudah ngomong sejak awal dan secara terbuka bahwa kami tidak akan mendukung salah satu.

Kami akan coblos ketiga paslon. Sehingga, tetap mau bertemu, mereka sudah tahu posisi kami. 

Meskipun kami coblos semua paslon di kertas suara, bukan berarti kami tidak berhak mengkritisi pemerintah di masa depan. Karena itu hak yang berbeda. Hak untuk tidak memilih, itu bagian dari hak juga. Hak untuk mengkritisi, mengekspresikan pendapat dan mengawal pemerintahan mendatang, itu juga bagian dari hak sebagai warga negara. 

Bukan berarti, karena kami akan mencoblos ketiga paslon lalu kami tidak punya hak untuk mengkritisi dan menuntut supaya pemerintah bekerja baik. 

Pertama, kami ingin menyampaikan pesan 'kalian mungkin bisa mengakal-akali sistem pemilu. Tapi, masyarakat atau rakyat juga bisa melakukan sesuatu.' 

Di pilkada, rakyat dikasih tiga pilihan. Seakan-akan, rakyat tidak punya pilihan lain. Padahal, ada satu pilihan lagi yaitu tidak memilih dari yang disediakan. Seandainya yang mencoblos tiga paslon itu besar maka sama saja dengan kepada para politisi dan pemangku kepentingan, kalian mungkin tetap bisa jadi gubernur, tetapi legitimasi dari rakyat kurang. 

Itu mereka merasa insecured kalau begitu. Itu artinya kan bisa dikuantifikasi berapa surat suara yang tidak sah. 

Kedua, ini menjadi pendidikan politik yang penting bagi masyarakat. Karena selama ini golput atau memilih pilihan di luar dari opsi yang disediakan, dianggap perbuatan kriminal atau ilegal.

Padahal, ini bisa dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat lho. Kita bisa mengajukan pilihan lain bila tidak setuju dengan pilihan yang lolos lewat proses pemilu yang tidak adil.

Tentu hal ini tidak mudah. Tapi, kalau tidak dimulai, maka tak akan ada perubahan. 

Alhasil, proses demokrasi di Indonesia tidak bermakna. Sekedar ada calon, bisa ikut pilkada, lalu ada gubernur baru. 

Karena kita diberikan pilihan yang terbatas. Dalam asas pemilu, ada satu asas yang bebas. Dalam arti orang atau pemilih bebas untuk menentukan pilihannya.

Tapi, apakah itu betul-betul bebas? Enggak, karena itu pilihannya terbatas. Kita kan gak ikut dalam proses penjaringan. Penjaringan yang dipotong, hanya elite yang menentukan. 

Rakyat yang punya aspirasi sejak awal gak digubris kok. Mereka kan sibuk utak-atik hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kan banyak kasus, bahkan tidak hanya di Jakarta, di mana calon tunggal melawan kotak kosong. 

Ini kan berarti ada pihak-pihak yang haus kekuasaan yang membajak demokrasi hanya demi kepentingan mereka. 

Sebenarnya berbeda. Kalau golput definisinya masih bercampur. Mereka bisa juga pemilih pasif. Mereka tidur saja dan gak menggunakan hak suaranya di TPS. 

Ada juga yang bangun kesiangan di hari pencoblosan. Begitu sampai di TPS, ternyata sudah tutup. Tidak menggunakan hak suara. Itu bisa dikategorikan golput. 

Atau ya memang males saja datang ke TPS karena sudah tidak percaya. Itu juga masuk golput. Bisa juga datang ke TPS tapi sengaja merusak kertas suara. Jadi bercampur, motifnya tidak jelas. 

Kalau gerakan coblos tiga paslon ini punya motif untuk protes. Memang sengaja datang ke TPS dan membuat suara tidak sah. Intensinya untuk protes dan buat kertas suara tidak sah. 

Kedua, dengan tidak datang ke TPS, surat suara yang tidak terpakai bisa saja dimanipulasi oleh petugas. Dicoblos paslon siapa dan terlihat seolah-olah partisipasi menjadi tinggi. 

Sebaliknya, kami tetap berpartisipasi di TPS tapi menjadikan surat suara tidak sah. 

Kalau memilih adalah hak dan kita dibolehkan mengampanyekan untuk mencoblos seperti dulu kami mengampanyekan untuk mencoblos Pak Anies, boleh gak? Boleh. 

Artinya, boleh juga untuk mengampanyekan untuk tidak mencoblos. Kan situasinya sama. Kedua, kalau dilihat di regulasi kita, yang tidak diperbolehkan itu adalah jika itu dilakukan dengan kekerasan, ancaman, nah itu sama juga. 

Kalau kita mengajak untuk tidak memilih menggunakan kekerasan dan ancaman ya itu kena pidana. Tapi, memang banyak yang masih belum tahu. Kemarin kami ke KPUD bawa bambu runcing itu digunakan untuk simulasi coblos tiga paslon. 

Jadi, aksi kemarin ke KPUD untuk menyatakan sikap dulu. Supaya publik dan politisi tahu bahwa kita gak sekedar ngikut saja terhadap proses demokrasi yang sudah dijegal. Saya kira kita punya banyak alternatif untuk protes dalam konteks Pilkada Jakarta coblos semua paslon. Itu yang kemarin kami declared lebih dulu. 

Saya kira orang-orang di Jakarta juga banyak yang memiliki kekecewaan serupa. Cuma orang mungkin gak tahu harus bagaimana. 

Pertama, secara organisatoris, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang sudah mendeklarasikan akan coblos semua. Lalu, ada pula jaringan dari salam 4 jari. Mereka itu dulu yang mengampanyekan tidak pilih nomor dua. Tapi, coblos paslon nomor satu dan tiga. 

Kini mereka punya pandangan yang sama dengan kami bahwa Pilkada Jakarta penuh dengan akal-akalan. Sehingga, setuju dengan kami untuk coblos semua paslon. Harapan kami, gerakan ini tentu membesar. 

Tapi, yang paling prinsipil ini adalah bagian dari pendidikan rakyat kita bahwa politik itu tidak selalu sifatnya dukung-mendukung. Politik itu bisa juga tidak mendukung sebagai bentuk protes. 

Ini kan bagian dari bentuk koreksi. Kita kan belum sampai ke kandidatnya. Tapi, kami mengkritik mekanisme pemilihan kandidat. Ternyata sistem pilkada kita bisa diakali.