Ilustrasi kampanye (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pemilu akan dibantu oleh aparat penegak hukum dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024. Bahtiar menyampaikan bahwa masa kampanye dapat dipersingkat, efisien, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat.
Pihaknya ataupun KPU tidak ingin sampai penyelenggaraan acara 5 tahunan tersebut berdampak pada aspek-aspek terkait di masyarakat, yang berubah menjadi isu politik.
Penyelenggaraan pemilu diharapkan lebih semarak dan bukan menjadi hal yang menegangkan. Ia pun berharap kepada masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilu 2024 nanti, diliputi dengan suasana riang dan gembira, tidak terbawa masalah yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu suasana demokrasi.
“Kita menjamin kelancaran pelaksanaan dan mendukung si penyelenggara (pemilu). Dalam hal ini mendukung tugas-tugas penyelenggara, memantau bagaimana masyarakat bisa nanti berbondong-bondong ke TPS. Suasana kampanye juga riang gembira,” ujarnya.
Dalam webinar tersebut turut hadir beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Dukungan Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima, serta Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Harimurti Wicaksono.
Hadir pula Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Mauritz Panjaitan, Sekretaris Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan (Adwil) Indra Gunawan, serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Iwan Kurniawan.