Jurnalisme di Tengah Gempuran Misinformasi dan Disinformasi

Sulit untuk 100 persen percaya bahwa Prabowo dan semua anggota tim pendukungnya, 
tanpa kecuali, begitu mudah terkecoh oleh pengakuan Ratna. Namun, jika benar itu yang 
terjadi, ada kemungkinan Prabowo dan timnya tergesa-gesa mempercayainya karena 
momentum. 

Pasalnya, insiden semacam itu berpotensi untuk menyerang oposisi. Ini bisa dilihat dari diksi yang digunakan Prabowo. Di akhir konferensi pers, ia berkata, "Kita ingin demokrasi 
berjalan dengan baik. Itu saja. Apapun keputusan rakyat, itulah yang harus 
dihormati. Jangan dengan kekerasan, dengan intimidasi, dan sebagainya." 

Pemilihan kalimat ini mengesankan bahwa ada lawan politik yang menggunakan 
cara-cara keji untuk mengancam kubunya. Bahkan Ratna sempat mengirimkan 
pesan ke grup WhatsApp wartawan yang berisi, "Mereka kan yang punya kekuasaan 
dan senjata. Saya punya anak-anak dan keluarga yang seumur hidup menanggung 
stigma karena saya." 

Itu bukan kali pertama klaim tak berdasar dipakai untuk memenangkan pemilu. 
Salah satu yang paling terkenal adalah klaim "kesenjangan roket" antara Amerika 
Serikat dan Uni Soviet yang dipakai terus-menerus oleh John F Kennedy saat ia 
menjadi capres pada 1960. 

Begitu terpilih, tim Kennedy mengaku bahwa klaim Uni Soviet punya lebih banyak 
roket dibandingkan Amerika Serikat, dan bahwa ini berbahaya, adalah tidak benar. 
Jauh sebelum itu, menyusul kematian Julius Caesar, Octavian menyebarluaskan 
propaganda yang merusak reputasi lawannya, Antony. 

Propaganda itu—hampir seperti cuitan di Twitter—memfitnah Antony sebagai orang 
yang suka main perempuan dan mabuk-mabukkan. Alhasil, Octavian berhasil 
menjadi Kaisar pertama Romawi. 

Mengingat tak sedikit yang menganggap semua adil dalam politik, wartawan sebagai 
profesi yang bertanggung jawab kepada publik wajib untuk menyajikan berita secara 
obyektif dan transparan. 

Menurut David Weinberger, peneliti senior Berkman Klein Center for Internet and 
Society di Harvard University, itu tak kalah penting dari pemberitaan yang berimbang 
serta akurat. Artinya, skeptisisme itu esensial bagi wartawan. 

Bila dikembalikan ke kasus Ratna, peneliti media sekaligus pendiri Remotivi, Roy 
Thaniago, menilai saat itu wartawan mengabaikan hal penting tersebut. Padahal, 
kata Roy, pers semestinya jadi "penjaga gawang" informasi mana yang layak 
ditayangkan atau tidak berdasarkan akurasi. 

"Yang jadi masalah [dalam] fenomena itu tadi kan memperlihatkan wartawan jadi 
hanya sibuk mencatat. Artinya mencatat omongan elite, dan elite dipertemukan di 
media, dan kemudian orang-orang menjadi penonton. Dia [pers] seharusnya 
tanggung jawab terhadap klaim-klaim itu," ujarnya. 

Sementara itu, bekas wartawan LA Times, Maggie Farley, mengaku sedang berada 
di Indonesia ketika berita Prabowo melakukan konferensi pers. Farley bertanya 
kepadaku saat kami bertemu di sebuah forum, "Apakah saat itu tidak ada wartawan 
yang mencoba mencari tahu kebenarannya?" 

Mencari tahu dengan bertanya kepada Ratna, orang-orang di sekitarnya, serta 
kepolisian tentu dilakukan. Sayangnya, saat itu tak sedikit wartawan terdistraksi oleh 
beragam komentar dari politisi, seperti Fadli Zon maupun Fahri Hamzah. Godaan 
untuk mengutip komentar tersebut pun besar, terlebih lagi itu bisa mendatangkan 
klik. 

Alhasil, komentar kubu Prabowo dipertentangkan dengan dugaan polisi dalam artikel 
berbeda dan publik dibiarkan memilih untuk percaya pada siapa. Menurut Roy, ini 
juga yang terjadi ketika meliput Jokowi-Ma'ruf Amin serta Prabowo-Sandiaga Uno. 

"Mengklaim ekonomi Indonesia jatuh tanpa data pun akhirnya wartawan hanya mengutip 
begitu saja dan tidak menguji klaim itu. Atau sebaliknya, kubu Jokowi menunjukkan 
prestasinya tapi tidak diuji dengan data-data yang lain. Akhirnya kembali lagi media atau 
wartawan hanya jadi juru catat." 

Disebut sebagai "juru catat" tentu menyakitkan di saat semestinya wartawan menjadi 
pihak yang memberitakan fakta, bukan klaim-klaim tak berdasar yang keluar dari 
mulut para elit sebagai cara mereka mencari perhatian. 

Lebih buruk lagi bila institusi media memakan umpan itu mentah-mentah sebab 
mereka mendatangkan klik. Ditambah lagi dengan karakteristik alami media masa 
kini yang cenderung mementingkan kecepatan. 

Sebagai wartawan, aku pun tak imun dari perasaan ingin cepat-cepat mengirimkan 
berita breaking news. Sayangnya, praktik ini rentan menjadi jalan menyebarnya 
informasi yang tak akurat. 

Maria Ressa, mantan koresponden CNN yang kini menjabat CEO Rappler, 
menyarankan agar redaksi membungkus breaking news dengan konteks serta 
menekankan aspek apa yang diketahui dan tidak diketahui soal berita tersebut 
kepada publik. 

"Tujuannya adalah agar wartawan tetap memberitakan fakta sebab ini lebih penting. 
Tapi tak berarti kita harus menjauh dari memberitakan breaking news," tegas jurnalis 
veteran tersebut. 

Tak hanya masalah kecepatan dan akurasi yang menjadi tantangan wartawan, tapi 
juga bagaimana troll internet mencampur-adukkan istilah "hoaks" dan "fake news"
(berita bohong) untuk menyerang pers serta di saat bersamaan menghina siapapun 
yang berlawanan. 

Pada akhirnya, kedua istilah itu kehilangan makna. Bila dikembalikan lagi ke kasus 
Ratna, publik menyebut kubu Prabowo sebagai penyebar hoaks. Padahal, mereka 
belum terbukti menyebarkan kebohongan atau memang jujur tidak tahu. 

Ini melahirkan pertanyaan apa sudah saatnya kita membedakan misinformasi dan 
disinformasi. Misinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan tanpa 
pihak penyebar tahu bahwa itu palsu. Sedangkan disinformasi adalah informasi 
palsu yang sengaja digunakan untuk menipu. 

Melimpahkan semua kesalahan kepada wartawan bukan tindakan yang tepat. 
Pasalnya, publik juga punya kepentingan untuk memilah-milah informasi. 

Pilihannya adalah intervensi pemerintah berupa pemblokiran situs atau media tertentu, atau promosi literasi media. Min-Chen Lee, anggota tim riset lembaga konsultasi politik Sway Strategy yang berbasis di Taipei, berpendapat bahwa "literasi media adalah solusinya".

Apalagi, tambahnya, "pengecekan fakta oleh wartawan itu memakan waktu" dan akan sering kalah dengan cepatnya informasi tersebar. Oleh sebab itu, integrasi literasi media ke dalam kurikulum pendidikan tampaknya sudah tidak bisa ditawar lagi. 

Ini yang dilakukan oleh Taiwan. Menteri Digital Taiwan, Audrey Tang, menjelaskan bahwa "dalam literasi media kita diajarkan berpikir kritis sehingga akan lebih berhati-hati dalam menerima informasi". Artinya, Taiwan sudah mengajarkan kemampuan yang harus dimiliki wartawan sedini mungkin.