Kabupaten Banyuwangi Dapat Insentif Rp9,15 Miliar dari Kemenkeu

07 Nov 2023, 13:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) senilai Rp9,15 miliar dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. (dok. Pemkab Banyuwangi)

Jakarta, IDN Times - Kabupaten Banyuwangi berhasil mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) senilai Rp9,15 miliar dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).

Ini merupakan kali kedua Banyuwangi mendapatkan insentif tersebut, lantaran dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya.

Sebelumnya, Banyuwangi juga telah menerima insentif yang sama pada tahun anggaran 2023 periode pertama senilai Rp12,29 miliar.

Pada periode ketiga ini, Banyuwangi kembali dinyatakan masuk dalam daftar 34 daerah (3 provinsi, 6 kota, 25 kabupaten) yang memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi sehingga berhak menerima DIFK senilai Rp9,15 miliar.

1. Memicu semangat jajaran Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kinerja

Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (6/11). Turut mendampingi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Ini adalah kedua kalinya Banyuwangi mendapatkan DIFK dari Kemenkeu. Insentif ini tentunya semakin memicu semangat kami untuk terus meningkatkan kinerja, utamanya dalam menekan laju inflasi,” ujar Ipuk.

Diketahui, pemerintah pusat tahun ini memberikan DIFK total sebesar Rp1 triliun yang penyerahannya dibagi dalam tiga periode. Insentif tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berkinerja baik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

“Tadi disebutkan tidak ada daerah yang menerima insentif ini sebanyak tiga kali. Kita patut bersyukur bisa mendapatkan dua kali,” kata Ipuk.

2. DIFK akan dipergunakan untuk mendukung berbagai program

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani (kanan). (Instagram/@ipukfdani)

Ipuk menjelaskan, DIFK tahun ini berjalan berdasarkan kinerja empat indikator: dimensi upaya pemerintah, dimensi tingkat kepatuhan pelaporan, peringkat inflasi, dan realisasi penandaan inflasi.

Untuk pemberian pada periode ketiga, imbuh Ipuk, perhitungannya berdasarkan data kinerja pengendalian inflasi pada Juli - September 2023.

"DIFK akan dipergunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program yang bermanfaat bagi warga. Seperti program-program pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, upaya penurunan stunting, peningkatan investasi, hingga penurunan kemiskinan,” jelas Ipuk.

3. Gelar pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertemu dengan pelaku UMKM di pasar. (Dok. Pemkab Banyuwangi)

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, menyebutkan ada beberapa kegiatan yang dibiayai dari DIFK periode pertama salah satunya adalah untuk pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan, khususnya bagi perempuan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

“Keterampilan ini agar para istri nelayan bisa memiliki sumber pendapatan lainnya. Saat ikan melimpah, mereka bisa mengolahnya menjadi berbagai makanan olahan yang bisa dibekukan,” kata Mujiono.

Ia pun mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga terus membantu memperluas pasar pelaku usaha. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Para pelaku usaha dilatih sehingga mampu menciptakan produk-produk unggul sesuai standar ekspor.

"Termasuk juga pembiayaan program-program penurunan stunting pun. Seperti pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil berisiko tinggi. Juga untuk program Rantang Kasih, pemberianan makanan jadi setiap hari bagi lansia sebatangkara,” pungkasnya. (WEB)