Kaesang Bukan Penyelenggara Negara, Bagaimana KPK Menjeratnya?
Jakarta, IDN Times - Putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, tengah disorot terkait penggunaan jet pribadi bersama keluarganya ke Amerika Serikat.
Hal itu membuat Kaesang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga sarat akan gratifikasi.
Lalu, apa itu gratifikasi dan bisakah Kaesang dijerat KPK?
1. Apa yang dimaksud gratifikasi?
Dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Dalam Pasal 12B disebutkan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terancam pidana maksimal 20 tahun penjara atau paling singkat empat tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Namun, dalam Pasal 12C dijelaskan bahwa hal itu tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkannya pada KPK. Pelaporan itu harus dilakukan selambatnya 30 hari setelah menerima gratifikasi itu.