Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Kala Banjir Kepung Jakarta, Jeritan Warga hingga Jurus Pramono-Rano

02 Feb 2026, 05:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Ratas Penanganan banjir di Jakarta, di Balai Kota, Kamis (29/1/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Banjir Jakarta telan empat korban tewas
Jurus Pramono dan Rano dari normalisasi sampai OMC
Penanganan banjir yang hanya mengulang kebiasaan usang gubernur

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – "Pak Gubernur turun sini biar rasain banjir gimana,” teriak seorang ibu yang berdiri di jalanan tergenang banjir setinggi sekitar setengah meter. Teriakan itu diamini warga lainnya yang tengah menunggu kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Kali Cakung, Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026).

Setelah banjir berhari-hari mengepung permukiman, Pramono turun mengecek kondisi warga dan Kali Cakung Lama. Sementara itu IDN Times menyusuri pemukiman warga yang terkepung banjir.

Nenek Maryati duduk termenung di balkon rumahnya yang dikepung air di Suaranya terdengar lirih saat bercerita. Tubuhnya sedang tidak sehat, sementara banjir kembali datang untuk kesekian kalinya, seolah tak memberi waktu bagi dirinya untuk benar-benar pulih.

Hujan yang mengguyur Jakarta membuat Kali Cakung meluap dan merendam rumah Maryati hingga setinggi satu meter. Banjir, baginya, bukan peristiwa baru. Namun, kelelahan menghadapi banjir berulang kali semakin terasa, terlebih saat kondisi fisiknya menurun.

“Kemarin sampai segini (tunjuk dadanya) semua di atas. Apalagi,” ucap Maryati pelan.

Hujan dengan intensitas tinggi turun hampir tanpa henti sejak awal Januari 2026 juga merendam wilayah Sukapura. Seorang warga bernama Aisyah mengatakan, sepanjang Januari 2026 rumahnya sudah lima kali terendam banjir. Menurut dia, hujan yang turun terus-menerus membuat debit air Kali Cakung meningkat hingga meluap dan merendam rumahnya yang berada di bantaran sungai.

“Baru selesai ngungsi, surut, eh ngungsi lagi. Capek,” ujar Aisyah.

Aisyah mengaku setuju dengan kebijakan normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang. Namun, ia berharap jika warga harus direlokasi ke rumah susun, pemerintah memberikan opsi hunian secara gratis.

“Ya pingin gratis, tapi nanti kesepakatan warga aja,” ucapnya.

Sementara Nanik (50), warga RT 3/RW 3 Kelurahan Rawajati, mengaku masih waswas terhadap potensi banjir susulan. Kekhawatiran itu muncul karena Bendung Katulampa di Bogor dilaporkan meluap sejak malam sebelumnya. Rasa cemas semakin besar karena ia memiliki dua anak yang masih balita.

“Ya khawatir, Pak, punya anak kecil dua. Masih kecil-kecil, yang satu baru delapan bulan, yang kecil. Yang gede juga masih balita,” ujar Nanik saat ditemui di lokasi banjir.

Nanik mengatakan, bila Bendung Katulampa meluap, banjir susulan di wilayah Rawajati biasanya terjadi dalam hitungan sekitar 12 jam. Karena itu, ia dan warga lainnya masih diliputi kekhawatiran meski air mulai surut.

Sebagian warga memilih mengungsi di musala dekat kompleks perumahan. Sementara warga lainnya mulai membersihkan rumah dari sisa lumpur banjir yang mengepung permukiman mereka sejak semalam.

1. Banjir telan empat korban jiwa

BPBD DKI cek banjir Jakarta. (Dok. BPBD DKI)

Hujan dengan intensitas tinggi turun hampir tanpa henti sejak awal Januari 2026. Air perlahan berubah menjadi banjir besar ketika Sungai Ciliwung tak lagi mampu menampung kiriman air dari hulu. Puncaknya terjadi pada akhir bulan, saat ketinggian air mencapai hingga 3,5 meter di kawasan bantaran sungai.

Sepanjang Januari 2026, banjir di Jakarta tidak hanya meninggalkan jejak genangan dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga merenggut nyawa warga.

Pada Senin, 12 Januari 2026, banjir di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menyebabkan tiga warga meninggal dunia akibat tersengat listrik saat genangan masih mengaliri rumah mereka. Korban terdiri dari pasangan suami istri berinisial HW (54) dan NJ (49), serta seorang perempuan berinisial MYS (40).

Selanjutnya, pada Minggu, 18 Januari 2026, seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun berinisial RP ditemukan meninggal dunia, diduga terseret arus banjir di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

2. Jurus Pramono dan Rano dari normalisasi sampai OMC

Infografis Jurus Pramono Rano Atasi Banjir Awal Tahun/ Infografis AI

Setelah banjir berhari-hari mengepung permukiman dan menelan korban jiwa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung ke lapangan meninjau banjir, dan mengecek kondisi di kawasan Cakung Lama. Dalam peninjauan tersebut, Pramono berbincang dengan warga yang menyampaikan harapan agar dilakukan normalisasi sungai.

Usai meninjau Kali Cakung Lama, Pramono memimpin rapat terbatas (ratas) di Balai Kota Jakarta pada Jumat (23/1/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan banjir yang terjadi pada 12, 18, dan 22 Januari 2026.

Pramono mengungkapkan dalam peninjauan itu, ditemukan adanya penyempitan atau bottleneck di sejumlah titik aliran sungai yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir.

Ia menyebutkan, normalisasi sungai bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan biaya besar karena melibatkan penataan kawasan serta relokasi warga terdampak.

“Saya turun langsung ke Kali Cakung Lama dan melihat adanya penyempitan sungai yang menjadi salah satu penyebab banjir. Oleh karena itu, saya menyetujui secara prinsip dilakukannya normalisasi, termasuk normalisasi Kali Cakung Lama. Normalisasi ini memang tidak populer karena harus memindahkan warga dan menyiapkan rumah susun, tetapi langkah tersebut harus dilakukan demi kepentingan jangka panjang Jakarta,” ujar Pramono.

Dalam rapat itu, dirumuskan sejumlah langkah strategis yang ditetapkan sebagai standar operasional prosedur (SOP) penanganan banjir di Jakarta.

“Rapat ini kami fokuskan untuk mengevaluasi kejadian banjir yang telah terjadi sekaligus mempersiapkan langkah antisipasi ke depan. Dari rapat tersebut, kami menyepakati sejumlah kebijakan yang kemudian dirumuskan menjadi SOP penanganan banjir di DKI Jakarta,” ujar Pramono.

Pramono menginstruksikan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selama satu bulan.

Menurut Pramono, meski kebijakan modifikasi cuaca kerap menuai kritik, langkah tersebut dinilai efektif dan berdampak langsung terhadap kondisi cuaca di Jakarta.

“Namun, secara langsung seperti hari ini, seharusnya modifikasi hanya dilakukan satu kali, tetapi saya langsung perintahkan dua hingga tiga kali. Kalau perlu, sampai tiga kali,” ucapnya.

Sementara itu, untuk meminimalkan dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan kebijakan work from home (WFH) dan school from home (SFH).

3. Penanganan banjir yang hanya mengulang kebiasaan usang gubernur

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung cek pengerukan Kali Sepak Kembangan. (Dok. Pemprov DKI)

"Namun langkah Pramono menuai kritikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), LBH Jakarta serta sejumlah koalisi Sipil Masyarakat melontarkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, terkait penanganan banjir yang hanya mengulang kebiasaan usang gubernur sebelumnya.

"LAGI, HUJAN DISALAHKAN! Pramono kembali mengulang kebiasaan usang para gubernur pendahulunya dengan menjadikan curah hujan sebagai kambing hitam atas banjir yang terus berulang di Jakarta," ucap Walhi.

Menurut Walhi penanganan banjir Jakarta selama ini terjebak pada pendekatan teknokratik yang sempit dan reaktif. Normalisasi sungai, betonisasi, hingga modifikasi cuaca terus dipromosikan sebagai solusi utama, seolah persoalan banjir dapat diselesaikan hanya dengan intervensi teknis.

"Pendekatan ini memandang banjir sebagai masalah air yang harus dikendalikan, bukan sebagai krisis tata ruang dan lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan jangka panjang," ujarnya.

Walhi menilai pernyataan Pramono menutup mata dari fakta bahwa banjir bukan semata persoalan hujan, melainkan hasil dari keputusan-keputusan politik yang secara sadar membiarkan kerusakan sistem ekologis kota, alih fungsi lahan, penyempitan ruang air, dan ekspansi pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

"Hampir 90 persen wilayah Jakarta sudah terbangun. Hal ini mengakibatkan tanah Jakarta mengalami perkerasan seperti pembetonan atau pengaspalan," ucapnya.

Walhi menegaskan perkerasan tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanah Jakarta menurun. Kemampuaan tanah Jakarta saat ini hanya 10 persen yang artinya 90 persen air yang mengalir di daratan Jakarta menjadi limpasan. Minimnya kemampuan tanah dalam menyerap air tersebut menyebabkan Jakarta gampang kebanjiran bahkan oleh hujan lokal sekalipun.

"Penanganan banjir melalui modifikasi cuaca keliru sejak dari logika dasar. Hujan adalah siklus alam, keberadaannya dibutuhkan makhluk hidup di darat. Ketika hujan diintervensi melalui modifikasi cuaca, dalam jangka panjang justru akan mengakibatkan masalah lingkungan hidup lain: kesuburan dan sumber air tanah," tegas Walhi.

4. Momentum evaluasi penangan banjir

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (dok. DPRD DKI Jakarta)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta menjadi momentum evaluasi. Terutama terkait sistem pengendalian banjir. Khususnya di kawasan pesisir. Butuh penguatan infrastuktur agar banjir tidak terus berulang.

Dia menyebut, curah dan volume air yang masuk ke Jakarta kerap melampaui perhitungan. Meski pemerintah provinsi telah melaksanakan penanganan darurat.

“Saya apresiasi eksekutif yang sudah responsif melaksanakan sekuat kemampuan,” ujar Khoirudin dalam keterangannya.

Namun fakta di lapangan, kedatangan air dan curah hujan melampaui persiapan. “Kami sadari ini memang perlu langkah ekstra,” katanya.

Khoirudin mengaku telah memanggil kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan walikota membahas persoalan penanganan banjir.

“Menyampaikan kepada kita bersama apa yang harus kita lakukan ke depan,” ungkap Khoirudin.

Salah satu sorotan yakni kondisi tanggul laut yang belum memadai. Kerap jebol. Karena itu, perlu penguatan tanggul. Keberadaan tanggul juga bisa bermanfaat sebagai fasilitas publik.

“Saya minta ditinggikan satu meter lagi. Tebalnya lima meter atau sepuluh meter untuk jadi jalanan umum, jalanan kendaraan. Sehingga tidak jebol lagi,” ujarnya.

5. Banjir Jakarta picu ledakan percakapan digital

Ilustrasi medsos (IDN Times/Aditya Pratama)

Banjir yang melanda DKI Jakarta pada pertengahan Januari 2026 tidak hanya berdampak pada kondisi fisik kota, tetapi juga memicu lonjakan percakapan di ruang digital. Berdasarkan laporan Binokular Media Monitoring, isu banjir Jakarta selama periode 11–29 Januari 2026 menghasilkan lebih dari 220 juta interaksi (engagement) di media sosial serta ribuan pemberitaan di media massa.

Dalam laporan tersebut, Binokular mencatat total 69.526 percakapan warganet dengan total engagement mencapai 220.322.905. Dari sisi platform, TikTok menjadi media sosial dengan volume perbincangan tertinggi, disusul Instagram dan YouTube. Pergeseran ini menunjukkan perubahan pola konsumsi informasi publik, dari platform berbasis teks ke video pendek.

"Dari pemantauan media massa, isu banjir Jakarta didominasi oleh sentimen negatif sebesar 58,3 persen. Sentimen negatif terutama berasal dari pemberitaan mengenai dampak banjir, seperti permukiman terendam, gangguan lalu lintas, serta kerugian ekonomi warga" ucap Analis Binokular News Big Data Analytics, Hans Hayon dalam laporan yang diterima IDN Times

Sementara itu, sentimen positif sebesar 40,2 persen bersumber dari pemberitaan mengenai upaya pemerintah dalam penanganan banjir.

Di media sosial, percakapan warganet terkait banjir Jakarta didominasi oleh sentimen netral, dengan diskusi yang berfokus pada dampak banjir, kebijakan WFH, serta perbandingan penanganan banjir dengan periode sebelumnya. Binokular juga mencatat adanya perbincangan yang membandingkan penanganan banjir di era kepemimpinan yang berbeda.

Dalam peta percakapan tersebut, nama Anies Baswedan dan Pramono Anung menjadi dua entitas yang paling banyak disebut (top mention). Perbandingan tersebut muncul dalam konteks diskusi publik mengenai pendekatan penanganan banjir, termasuk perdebatan antara strategi normalisasi sungai dan kebijakan di era sebelumnya.

Dari sisi keaslian percakapan, analisis Binokular menunjukkan 60 persen percakapan dilakukan oleh akun manusia (human), sementara sisanya berasal dari bot dan cyborg. Temuan ini mengindikasikan bahwa diskusi mengenai banjir Jakarta di media sosial sebagian besar berlangsung secara organik.

"Secara keseluruhan, data Binokular menunjukkan bahwa meskipun isu banjir Jakarta pada Januari 2026 didominasi sentimen negatif, persepsi publik terhadap langkah penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih positif, tercermin dari pemberitaan dan percakapan digital yang menyoroti respons kebijakan selama bencana berlangsung," ucapnya.