Kala Risma Boyong ke Ibu Kota: Cibiran Pencitraan Hingga Rival Anies

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya belum memutuskan siapa kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta. Saat ini ada dua kemungkinan jadwal penyelenggaraan pilkada DKI, yaitu 2022 dan 2024. 

Organisasi Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) sudah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan undang-undang tersebut tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Pasal 201 disebutkan jadwal Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada November 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem ketika itu, Titi Anggraini, skema menggelar pilkada DKI yang momennya bersamaan dengan pilpres tidak logis. Sehingga, Perludem mengusulkan agar Pilkada DKI Jakarta digelar pada 2022.

Namun, Djarot mengatakan isu itu terlalu sensitif dan belum dibahas di internal partainya. "Kalau menurut saya Bu Risma sebaiknya tetap bekerja saja. Gak usah didengarkan (omongan semacam itu). Tetap bekerja terus sesuai dengan tupoksinya," kata Djarot ketika dihubungi IDN Times, Selasa, 5 Januari 2021. 

Enggan membahas lebih jauh perihal rumor Risma untuk DKI1, Djarot membela Risma soal aksi blusukan untuk menertibkan para tuna wisma di Jakarta belakangan ini. Menurut dia, seharusnya kaum tuna wisma dan pemulung yang berada di ibu kota menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta.

"Itu kan seharusnya mereka yang bereskan. Ketika saya dan Pak Ahok masih menjabat, itu tengah kita bereskan agar pemulung dan gelandangan bisa tinggal di rusunawa atau di panti sosial," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

"Harusnya Pemprov DKI yang lebih semangat untuk membantu warga yang tinggal di kolong jembatan di pinggir sungai, karena mereka berhak untuk bisa hidup layak," imbuh Djarot. 

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Dr Ujang Komarudin menilai, aksi blusukan yang belakangan dilakukan Mensos Risma bukan tanpa motif. Ia diduga tengah memperkuat popularitas sebagai modal untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Dia memperkirakan Risma disiapkan PDIP sebagai kandidat pesaing ketat Anies Baswedan yang kini masih memimpin ibu kota periode pertama. 

"Ada maksud di balik itu (aksi blusukan) yang dilakukan Risma ke kawasan kumuh seperti kolong jembatan. Selain merupakan langkah pertama untuk memperkuat popularitasnya di Jakarta, ia sekaligus ingin mengkritik Anies Baswedan," kata Ujang ketika dihubungi IDN Times, Selasa, 5 Januari 2021. 

Menurut Ujang, pemilihan Risma untuk disiapkan menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI tidak terlepas dari niat PDIP yang ingin 'membalas' kekalahan pada 2017. Saat itu, kandidat mereka, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot, kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. 

"Kekalahan Ahok itu membuat luka di PDIP, sehingga tadi mendorong Risma agar bisa bersaing dengan Anies. Apalagi pasca-kekalahan Ahok, belum ada tokoh sebanding yang bisa disandingkan dengan Anies," kata dia. 

Dengan masuknya Risma sebagai mensos, ditambah blusukan ke beberapa lokasi pada awal menjabat menteri, menandakan kekosongan figur diisi mantan wali kota Surabaya ini.

"Kini terbukti, ia disanding-sandingkan dengan Anies kan sekarang?" ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). 

Ujang juga memprediksi langkah yang dirintis Risma mirip dengan karier politik Jokowi sebelum singgah di Istana. Ia mulai dari jabatan wali kota Solo lalu beralih jadi gubernur DKI, hingga menjadi orang nomor satu di Tanah Air. 

Sebagai mensos, Risma diprediksi tidak akan mengulangi kesalahan serupa yang pernah dilakukan Juliari Batubara, yang tergiur korupsi bansos. Ia memastikan tidak ada celah sedikit pun agar tak dimanfaatkan lawan politiknya. 

Ujang juga menyebut Risma sudah memperhitungkan blusukan di ibu kota dengan menemui pemulung serta gelandangan, akan menjadi buah bibir. Bahkan, pada Selasa, 5 Januari 2021, beberapa kata seperti "Mensos", "Bu Risma", dan "Risma" menjadi trending di media sosial Twitter. 

"Melalui aksi blusukan itu, Risma ingin memberikan kritik kepada Anies Baswedan bahwa di Jakarta masih banyak warga yang tidak mendapat perhatian. Sementara, Anies di sisi lain kerap mengunggah kemajuan di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan di media sosialnya," kata dia. 

Ujang juga sempat mengkritisi gaya Risma yang kerap dinilai melakukan pencitraan sejak menjadi wali kota. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari keinginan publik di dalam negeri. 

"Kita ini kan memiliki politikus yang didorong oleh industri pencitraan. Apa yang ditampilkan di depan publik dengan di belakang kan suka berbeda," ucap dia. 

Jokowi pun, kata Ujang, tidak luput dari gaya pencitraan. Kendati, seorang politisi sah-sah saja melakukan pencitraan, karena politikus bekerja mengikuti sosiologis masyarakat. Bila warga menginginkan uang, maka itulah yang condong diberikan oleh para politikus. 

"Ini semua kembali ke publik untuk menilai bagaimana para elitenya. Masyarakat inginnya sembako ya itu yang dikasih, mereka inginnya pencitraan ya itu juga yang diberi," tutur Ujang. 

Terlepas dari tudingan pencitraan setelah menjadi mensos, Risma memang belakangan ini gemar blusukan saat menjabat sebagai wali kota Surabaya. Blusukan Risma seakan sudah menjadi bagian gaya kepemimpinan dia selama ini.

Risma juga dikenal cekatan dan kerap memarahi bawahannya saat inspeksi mendadak, ketika melihat pegawainya tidak bekerja dengan baik. Bahkan, aksi terbarunya dia berani memarahi demonstran saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada awal Oktober 2020, lantaran para demonstran merusak taman di Kota Surabaya.

Membersihkan got hingga mengatur lalu lintas saat Surabaya dilanda banjir pada awal Januari 2020, juga pernah dilakoni Risma. Saat itu, lalu lintas Surabaya semrawut lantaran bencana alam itu.

Selain dikenal gemar blusukan, Risma juga dikenal sebagai wali kota yang berhasil membenahi Kota Surabaya menjadi kota yang bersih dan tertata. Bahkan, perempuan kelahiran 20 November 1961 ini sudah meraih berbagai penghargaan, baik dari dalam negeri maupun internasional.

Sejumlah penghargaan bergengsi itu di antaranya Online Populer City Guangzhou International Awards, Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018, Adipura Kencana, Nirwasita Tantra, Kinerja Pengurangan Sampah, hingga Sekolah Adiwiyata.

Mungkinkah Risma juga tengah disiapkan PDIP untuk Pilres 2024?