Kalah Daya Saing dengan Vietnam, Jokowi Ajak RI Introspeksi Diri

14 Nov 2019, 02:40 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Ma'ruf Amin (kanan) memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo rupanya masih merasa geram betul lantaran Indonesia gagal memanfaatkan peluang yang tercipta dari perang dagang antara Tiongkok-Amerika Serikat. Buktinya, sebanyak 23 perusahaan asal Tiongkok lebih memilih untuk menanamkan duitnya di Vietnam. Sisa 10 perusahaan lainnya memilih berinvestasi di Kamboja, Malaysia, India, Meksiko dan Thailand.

Jokowi mengaku tak percaya mengapa negara tetangga Indonesia dengan luas wilayah yang lebih kecil justru lebih dilirik oleh perusahaan dari Tiongkok.

"Coba, padahal kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tapi, perusahaan besar itu malah memilih negara lain. Ini ada apa? Ini harus jadi tanda tanya dan introspeksi," ujar Jokowi ketika berbicara di forum koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Rabu (13/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggaris bawahi permasalahan mendasar ada di ruwetnya mengurus perizinan baik di daerah hingga di tingkat pusat. Oleh sebab itu tak mengherankan apabila Jokowi memberi instruksi agar segera mengesahkan 'omnibus law' yang dapat membatalkan puluhan undang-undang lain yang dinilai dapat mengganggu investasi asing masuk ke Indonesia.

Jokowi terlihat begitu buru-buru menyederhanakan peraturan itu karena neraca perdagangan Indonesia selama ini kerap defisit. Bahkan, Jokowi turut memberi instruksi yang tak masuk akal. Apa itu?

1. Jokowi instruksikan kepala daerah agar tutup dan segera tanda tangan dokumen perizinan untuk calon investor

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Salah satu instruksi Jokowi yang membuat dahi mengernyit yakni ia meminta kepada daerah untuk mempermudah proses perizinan bagi calon investor. Namun, saking tidak perlu membuatnya lebih sulit, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar para kepala daerah tutup mata saja. Asal dokumen yang mereka teken merupakan kertas perizinan bagi calon investor.

"Saya titip kepala daerah kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja, tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya. Untuk urusan keamanan biar nanti diback up polres," kata dia di SICC pada Rabu kemarin.

Jokowi bahkan meminta kepala daerah tak perlu banyak bertanya ke calon investor itu apa saja persyaratan yang telah mereka penuhi. Namun, yang dijadikan tanda tanya yakni kapan calon investor itu bisa berinvestasi di Indonesia.

"Masalahnya, kalau isu pembebasan lahan sehingga current neraca (perdagangan) itu defisit, kalau dua itu rampung (dapat dituntaskan), maka berantem dengan negara lain kita berani. Tapi, kalau kedua (isu ini) belum diatasi maka sulit," tutur Jokowi.

2. Korupsi dan pungli diakui Jokowi sebagai penyebab calon investor ogah berinvestasi di Indonesia

Uniknya, dalam pidatonya kemarin, Jokowi turut mengakui salah satu permasalahan besar yang menyebabkan perusahaan negara lain enggan berinvestasi di Tanah Air yakni akibat adanya korupsi dan pungli.

"Kepastian hukum, tidak ada korupsi dan pungli juga penting," kata Jokowi.

Namun, Jokowi lupa Undang-Undang baru KPK nomor 19 tahun 2019 melumpuhkan kewenangan komisi antirasuah untuk menangkap koruptor. Hal itu, pimpinan komisi antirasuah bukan lagi pihak tertinggi di dalam KPK. Pimpinan dengan kewenangan tertinggi ada di dewan pengawas yang anggotanya di periode pertama ditunjuk oleh presiden.

Selain itu, hal lain yang menybebabkan KPK tak lagi punya gigi untuk menangkap koruptor yakni para pegawainya diubah menjadi PNS. Sebagai PNS, maka mereka harus bekerja sesuai dengan instruksi atasannya.

Poin lain yang diakui Jokowi di mana Indonesia lemah yakni soal persepsi bahwa situasi di Tanah Air aman. Di sini lah, kata mantan Wali Kota Solo itu, peran TNI dan Polri menjadi penting.

"Jangan sampai dipotret dari luar negara dianggap tidak aman, berbahaya sekali," kata Jokowi.

3. Jokowi memberi instruksi agar PNS eselon III dan IV dipangkas

Ilustrasi PNS (IDN Times / Larasati Rey)

Jokowi turut menginstruksikan agar para pembantunya segera memangkas PNS di eselon III dan IV. Tujuannya, agar proses organisasi lebih sederhana dan setiap kali ada dokumen yang masuk bisa cepat.

"Saya pernah ngikutin surat dari mana muter-muter eselon 4 lalu ke eselon 3 itu berapa meja? Gimana mau cepat kalau diteruskan?" tanya Jokowi.

Ia pun menggaris bawahi kepada publik pemerintah tidak memangkas PNS eselon III dan IV. Namun, ia hanya ingin menghasilkan proses yang cepat dengan tidak adanya PNS di eselon tersebut.

"Jadi, tolong dijelaskan, kami tidak ingin memotong pendapatan (dengan memecat PNS eselon III - IV), tetapi hanya ingin memotong kecepatan," katanya lagi.