[KALEIDOSKOP] Pilkada 2020: Mengejar Tahta Menjemput Nyawa

Pemerintah menjadi pihak yang paling ngotot agar Pilkada Serentak 2020 tetap digelar meskipun dalam bahaya pandemik COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak ada alasan yang cukup meyakinkan untuk melakukan penundaan Pilkada lagi.

“Pemerintah sudah menyatakan tidak akan ditunda, karena apa? Karena sampai hari ini paling tidak, tidak ada alasan yang cukup meyakinkan (menunda Pilkada),” kata Mahfud dalam sebuah sesi diskusi daring, Jumat (11/9/2020).

Dia menjelaskan, jika alasannya karena pandemik COVID-19, maka tidak ada yang mengetahui sampai kapan wabah ini akan berakhir. Diyakini akan menjadi permasalahan bagi pemerintahan di sejumlah daerah, karena adanya kekosongan kepala daerah yang rata-rata masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2021.

“Karena kalau alasannya pandemik terus apa tidak ada pemerintahan, kalau ada pandemik. Semua mau bersembunyi itu kan tidak bisa juga, pemerintahan kan harus jalan,” ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada, agar melaksanakan Pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Koalisi masyarakat sipil pemerhati pemilu hingga epidemiolog sudah wanti-wanti pemerintah agar Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, jika menakar efeknya, menunda Pilkada 2020 akan jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan efek kerugiannya.

Sebab, kata dia, pemerintah akan lebih siap dan fokus urusan penanganan pandemik COVID-19 yang hingga saat ini terus melonjak jumlahnya. “Kalau kita lihat, lebih banyak untungnya. Kita lebih siap dari sisi penanganan COVID-19 nya bisa diatur dulu,” kata Khoirunnisa saat dihubungi IDN Times, Jumat (25/9/2020).

Senada dengan Perludem, epidemiolog Universitas Griffith di Australia Dicky Budiman bahkan menyebut, Pilkada 2020 bisa menjadi klaster penularan COVID-19 baru jika tetap digelar di tengah pandemik. Dia juga menjadi orang yang mendukung agar pesta demokrasi di daerah itu ditunda sementara waktu hingga pandemik ini mulai mereda, dan pemerintah berhasil menanggulangi penyebaran kasusnya.

“Respons saya jelas dari awal, jangankan mengadakan konser atau bazar, mengadakan Pilkada saja Indonesia belum dalam situasi yang aman. Menurut saya terlalu dipaksakan dan itu merupakan pengabaian. Artinya, akan mengarah dan mendorong terjadinya klaster,” kata Dicky saat dihubungi IDN Times, Kamis (17/9/2020).

Menurut Dicky, KPU dan pemerintah salah kaprah dalam mengartikan aturan protokol kesehatan. Ia menyebut meskipun nantinya seluruh peserta menjalani protokol kesehatan secara ketat, bukan tidak mungkin penularan virus tetap terjadi, karena mereka abai menjaga jarak satu sama lain.

“Jadi yang namanya protokol kesehatan itu harus dipahami, bukan peluru ajaib, sudah menjalankan protokol kesehatan maka aman. Ah, itu salah sekali pemahaman seperti itu,” tuturnya.

Dicky menegaskan, protokol kesehatan akan berjalan efektif jika situasi di wilayah pandemik bisa dikendalikan dengan baik melalui jumlah testing, kontak tracing, dan tempat isolasi yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Jadi ketika itu belum tercapai strategi utamanya, itu yang harus diutamakan dulu. Ini membantu menjaga supaya kasusnya tidak cepat atau bertambah. Nah, strategi utamanya itu harus dijalankan dulu sampai seluruh wilayah indonesia,” ujarnya.

Ketakutan masyarakat mengenai bahaya Pilkada di tengah pandemik terbukti, sejumlah penyelenggara pemilu terpapar virus corona sebelum pesta demokrasi ini dimulai. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo menjadi penyelenggara Pilkada pertama yang terpapar COVID-19 pada Minggu, 7 Juni 2020. Dia dinyatakan positif virus corona dengan kategori orang tanpa gejala (OTG).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menyusul Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19.

Evi lebih dulu dinyatakan positif virus corona pada 10 September 2020, kemudian Arief dan Pramono menyusul setelahnya dalam waktu yang nyaris berbarengan. Arief dinyatakan positif COVID-19 pada 17 September 2020. Sementara, Pramono mengonfirmasi dirinya terpapar virus mematikan itu berdasarkan hasil tes swab yang keluar pada 19 September 2020.

Arief dan Pramono kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah dinas KPU, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara, Evi saat itu sudah dinyatakan negatif. Ketiganya merupakan pasien OTG seperti demam, flu, ataupun sesak napas.

Tak hanya penyelenggara pilkada, sebanyak 63 dari 1.470 bakal calon peserta Pilkada juga terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan, empat kandidat meninggal dunia sebelum penyelenggaraan Pilkada berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2020.

Tak hanya itu, berdasarkan data yang dikumpulkan KPU selama 2-7 Desember 2020, sebanyak 79.241 dari 1.739.618 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif COVID-19. Sebanyak 10.087 orang di antaranya telah melakukan isolasi mandiri, 19.897 melakukan swab, hingga 4.824 petugas harus diganti.

Kemudian, terdapat 5.511 orang melakukan tes ulang rapid dan sisanya 39.318 orang harus menunggu laporan tindak lanjut. Total KPPS saat Pilkada 2020 sebanyak 2.054.045 orang dan yang sudah melakukan rapid test 1.739.618 orang. Selanjutnya, ada 19.631 surat keterangan influenza, sedangkan 294.796 orang masih dalam proses input data.

Tak hanya terpapar virus corona, beberapa calon kepala daerah hingga penyelenggara pilkada meninggal dunia akibat virus mematikan itu. KPU mencatat, per Minggu, 4 Oktober 2020, sudah ada tiga calon kepala daerah meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19.

Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, satu orang meninggal ketika masa pendaftaran pasangan calon, sedangkan dua lainnya ketika telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah.

Usai Pilkada berlangsung, kepala daerah hingga penyelenggara pilkada pun terpapar virus corona, bahkan hingga meninggal dunia. Sebut saja, Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwitoro yang meninggal dunia pada Sabtu pagi (12/12/2020), akibat positif COVID-19.

Bupati Luwu Timur Thoriq Husler juga meninggal dunia pada Kamis (24/12/2020). Dia sempat positif COVID-19, namun tes terakhirnya sebelum meninggal dinyatakan negatif. Thoriq yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dinyatakan memenangkan Pilkada.

Klaster Pilkada juga terjadi di Pilkada Nusa Tenggara Barat. Puluhan petugas Pilkada dinyatakan terpapar virus corona. Dari data yang diterima petugas medis, sedikitnya sudah ada 20 petugas penyelenggara dinyatakan positif terinfeksi virus mematikan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, dari hasil rapid test yang dilakukan kepada semua anggota penyelenggara Pilkada di NTB, 1.800 orang dinyatakan reaktif COVID-19.

Kasus COVID-19 klaster Pilkada paling banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa, Bima, Dompu dan Sumbawa Barat. Dari data yang diterima petugas medis, sedikitnya 20 petugas penyelenggara Pilkada, baik dari Bawaslu maupun KPU, terpapar COVID-19.

Tak ingin larut dalam polemik Pilkada, satu pekan usai hari pemungutan suara, Menko Polhukam Mahfud MD langsung mengumumkan hasil pesta demokrasi tersebut. Dia mengklaim penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sukses digelar. Bahkan, partisipasi pemilih meningkat jika dibandingkan Pilkada 2015.

"Alhamdulillah, partisipasi kita Pilkada 2015 adalah 69,02 persen. Dikatakan, kalau ada pilkada ini turun menjadi 50 (persen), sekarang naik menjadi 75,83 persen," kata Mahfud saat menggelar konferensi pers di Kemenko Polhukam, Senin (14/12/2020).

Bahkan, kata Mahfud, angka tersebut jauh lebih tinggi dari tingkat partisipasi Pemilu Amerika Serikat pada 2016 yang hanya 69 persen. Praktis, dia menampik banyaknya kekhawatiran banyak pihak, jika Pilkada 2020 tetap digelar maka partsipasi pemilih akan menurun signifikan karena pandemik.

"Jauh lebih tinggi dari pemilu tertinggi di Amerika, sebanyak 69 persen pada 2016, kita melampaui dengan 75,83 persen. Hampir 7 persen naiknya," ujar mantan ketua Mahkamah Kontitusi (MK) itu.

Pada kesempatan itu, Mahfud mengklaim, pemerintah belum menemukan adanya klaster pilkada hingga tahapan penghitungan suara oleh KPU, “Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada menjadi klaster baru,” tuturnya.