Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam putusan itu, MK memperbolehkan kampanya digelar di fasilitas pendidikan dan pemerintah. Namun aktivitas politik itu digelar tanpa atribut.
Ma'ruf Amin menilai, perlu adanya pengaturan yang detail terkait pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan tersebut.
"(Putusan MK) Terbaru ini hanya pendidikan dan pendidikan tinggi ya, itu pun harus diatur ya," ujar dia usai menghadiri Haul K.H. Aqil Siroj ke-34, Tasyakkur Khotmil Qur’an dan Juz Amma di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/08/2023).
Menurut Ma'ruf Amin, Putusan MK yang membatasi atribut kampanye di fasilitas pendidikan tersebut untuk mencegah perpecahan.
Dia juga meminta agar kampanye bisa dilakukan secara adil sehingga potensi polarisasi bisa dicegah
"Selain tidak membawa atribut tentu harus menghadirkan calon presiden misalnya, itu sehingga bisa adil ya jangan sampai terjadi semacam polarisasi yang menjadi perpecahan," ujarnya.
Dia menilai, rawan terjadi polarisasi di lingkungan kampus. Oleh sebabnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus benar-benar mengawal pelaksanaannya untuk menghindari keributan.
"Ini yang harus dijaga jadi aturan-aturan teknisnya oleh pihak KPU itu harus betul-betul (dilaksanakan), tidak ada sedikitpun celah kemungkinan terjadinya konflik dan pembelahan di kampus," tutur dia.
Di sisi lain, Ma'ruf Amin mengimbau agar kegiatan kampanye itu harus mengedepankan pendidikan politik. Sehingga, peserta didik mendapatkan pengalaman politik yang baik.
"Sebaiknya memang (pelaksanaanya) itu ya karena lebih menekankan pada pendidikan politik ya, bukan pada debat," kata dia menutup pembicaraan.