Kampanye di Indonesia Mahal, KPU: Akibat Budaya Pragmatisme Politik
Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyebut, masih mahalnya kampanye politik di Indonesia dikarenakan budaya pragmatisme politik yang mendarah daging.
Hal itu disampaikan Idham dalam Rapat Koordinasi Tahunan 2023 PPATK yang bertajuk 'Wujudkan Ekonomi Hijau dan Mendukung Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).
"Kenapa kampanye politik masih mahal? Kenapa dalam pemilu selalu dibayar-bayari itu? Itu kan uang yang sangat besar. Karena memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye," kata Idham.
1. Politik uang mencoreng nilai-nilai agama
Kemudian, ia mengatakan, biaya pengeluaran kampanye untuk satu daerah bisa tembus Rp25 miliar. Idham berharap masyarakat dapat terbebas dari politik uang yang masih mengakar di Tanah Air.
"Kalau dipahami, bahwa itu (politik uang) berkaitan dengan nilai-nilai agama, saya pikir kita bisa mengkikis budaya itu," ucapnya.
2. Pemilu membawa reputasi Indonesia ke dunia internasional
Lalu, ia mengingatkan bahwa Pemilu membawa reputasi Indonesia ke dunia internasional. Karena itu, dia meminta masyarakat turut bergandengan tangan untuk menyukseskan Pemilu serentak 2024.
"Pemilu juga membawa reputasi Indonesia ke dunia internasional dan saya berharap karena ini merupakan bagian dari martabat bangsa dan negara kita, saya yakin kita semua memiliki untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024," ujar dia.
3. Pemilu bertepatan dengan Hari Valentine
Di sisi lain, Idham mengkonfirmasi bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, bertepatan dengan Hari Valentine. Dia menyebut, hari itu sebaiknya dijadikan sebagai hari kasih suara bukan uang.
"Kalau generasi muda memperingatinya sebagai hari valentine, atau hari kasih sayang, maka kami menyebutnya hari kasih suara, tapi bukan hari kasih uang. Karena kalau hari kasih uang, bahaya sekali," kata dia.