Kans Jokowi 3 Periode di Balik Gerilya Luhut-Kades di Istora Senayan

Isu penundaan Pemilu 2024 makin meredup seiring dengan tidak terbuktinya klaim-klaim elite politik yang menyuarakan wacana ini. Nama-nama besar seperti Luhut dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di balik wacana ini ternyata tak cukup kuat untuk mendukung terjadinya penundaan Pemilu 2024.

Kemunculan wacana penundaan Pemilu 2024 pada mulanya bersumber dari pernyataan Cak Imin pada Februari 2022. Dia mengklaim berdasarkan big data miliknya, ada 60 persen dari 100 juta warganet yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Tak lama berselang, Luhut mengatakan, menurut big data miliknya, ada 110 juta warganet yang juga meminta Pemilu 2024 ditunda. Pernyataan Luhut itu muncul ketika menjadi pembicara dalam sebuah tayangan YouTube pada awal Maret 2022.

Namun seiring memanasnya konstelasi politik nasional karena wacana penundaan pesta demokrasi Indonesia itu, dua aktor di atas justru malah bungkam perihal asal data yang jadi basis klaim penundaan Pemilu 2024.

Kabar penundaan Pemilu 2024 ini bak menemui jalan buntu karena klaim yang belum juga terbukti, di samping munculnya tentangan dari berbagai pihak.

“Saya bisa bilang wacana ini berujung kebuntuan karena berbagai pertentangan dari fraksi dan masyarakat, di samping datanya juga tidak transparan,” ucap pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, saat dihubungi IDN Times, Selasa (29/3/2022).

Sementara itu, menurut pengamat politik Universitas Hasannudin, Andi Ali Armunanto, klaim yang dikeluarkan Luhut merupakan upaya membentuk opini publik. Terus bergulirnya wacana ini disinyalir bakal membuat publik memaklumkan penundaan Pemilu 2024, jika kondisi politik nasional tak bisa kondusif.

Di samping itu, publik juga bakal dihadapkan pada dilema melangsungkan Pemilu 2024 di tengah pandemik COVID-19.

“Saya melihatnya apa yang dilakukan Pak Luhut dan kawan-kawan itu usaha untuk menciptakan tatanan opini. Kenapa? Supaya ketika Pemilu 2024 ditunda, masyarakat akan permisif, kalau terus dibicarakan, maka tatanan opini akan terbentuk,” tuturnya dalam 'Focus Group Discussion 687 Hari Jelang Pemilu 2024 by IDN Times', Selasa (29/3/2022).

Dosen ilmu politik ini menilai, ada kelompok elite politik yang sengaja membuat benturan di masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Pemilu 2024. Benturan itu dinilai akan memunculkan opini baru, yakni dukungan penundaan Pemilu 2024 atau justru mendapat penolakan dari publik.

“Ini namanya strategi post struktural, di mana opini itu sengaja dibenturkan, lalu dibentuk tatanan opini baru yang diikuti oleh action,” tuturnya.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 hanya menjadi salah satu cara elite politik melihat psikologi masyarakat.  Sebab, menurut Karyono, ketika masyarakat mendukung wacana ini maka tidak menutup kemungkinan Pemilu 2024 bakal ditunda.

Dia menilai, melempar “bola panas” isu penundaan Pemilu 2024 adalah cara termudah untuk mengetahui kondisi psikologis masyarakat terhadap pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

“Wacana penundaan pemilu untuk sementara mulai meredup. Sejak awal, saya meyakini bahwa wacana tersebut sekadar tes ombak. Wacana tersebut dilontarkan untuk mengukur respon publik,” kata Karyono saat dihubungi IDN Times belum lama ini.

Sementara, Ujang Komarudin menilai ada dua kubu di Istana Jokowi saat ini. Kubu pertama didukung PDI Perjuangan yang berkeinginan Pemilu tetap berlangsung 2024, dan kubu kedua diisi Luhut yang mewacanakan penundaan.

Kedua pihak dinilai sama-sama ingin memperpanjang kursi Presiden Jokowi di pemerintahan saat ini. Caranya, baik dengan penundaan Pemilu 2024, atau perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

“Saya melihat isu saat ini adalah isu Jokowi tiga periode. Di mana Jokowi akan ikut kontestasi Pilpres lagi. Di daerah-daerah juga sudah muncul baliho dan spanduk Jokowi tiga periode, juga sudah ada mobilisasi massa di daerah yang arahnya kelihatannya Jokowi tiga periode,” kata Ujang.

Menurut dia, kemungkinan wacana tiga periode ini merupakan siasat terakhir dari kubu Jokowi agar presiden bisa tetap berada di jabatannya lebih lama. Pernyataan ini juga didukung kondisi internal PDI Perjuangan yang kian melemah karena prestasi kader PDIP tak mencolok ke permukaan.

Sementara itu, konflik internal partai berlogo banteng moncong putih itu juga belum menemukan titik terang. Sebab ada nama Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut-sebut akan mengikuti Pemilu 2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya membantah wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal pemungutan suara yang telah ditetapkan DPR bersama KPU dan pemerintah, yakni 14 Februari 2024.

“Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya,” tegas Puan yang merupakan politikus PDIP di Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Kendati tanggal pelaksanaan Pemilu telah ditetapkan, DPR hingga saat ini belum mengetok anggaran pemilihan umum yang diusulkan oleh KPU RI senilai Rp76,6 triliun. Besaran anggaran itu lebih rendah dari usulan KPU sebelumnya yang mencapai Rp86,6 triliun.

Komisioner KPU RI 2022-2027 terpilih, Idham Holik, mengaku bakal kembali membahas usulan anggaran Pemilu 2024 dengan DPR pada pertengahan April mendatang. Dia menyebut KPU akan tetap mengusulkan Rp76,6 triliun untuk pendanaan Pemilu 2024.

Pihaknya juga masih bersabar untuk dilantik sebagai Komisioner KPU RI 2022-2027 pada 11 April mendatang.

“Kami dari KPU akan tetap mengusulkan anggaran Rp76,6 triliun kepada DPR. Sambil menunggu pelantikan Komisioner KPU baru,” tutur Idham kepada IDN Times, Selasa (29/3/2022).