Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" menegaskan bahwa tak ada tawar menawar perihal pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia oleh kapal penjaga pantai Tiongkok di perairan Natuna serta aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal unreported and unregulated fishing di sana.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Jokowi mengatakan, terkait Natuna memang tidak boleh ada tawar menawar, terutama untuk masalah teritorial negara.
"Berkaitan dengan Natuna. Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," ujar Jokowi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas lebih lanjut tentang pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Natuna oleh kapal Tiongkok.
Retno menjelaskan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Maka, Retno meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut karena merupakan bagian dari UNCLOS 1982.
"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujar Retno di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Lalu, Retno menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok, karena tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas, terutama UNCLOS 1982.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," ucapnya.
Sementara, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa memang masih kurang penjagaan di perairan Natuna. Dia menilai faktor penjagaan memang harus dikedepankan karena jika penjagaan kurang, kapal asing akan sering masuk ke Indonesia tanpa izin.
"Kalau kau punya barang, gak kau jaga ya orang datanglah. Ya kan, coba kamu gak jaga rumahmu, kan orang datang kan, ya kita perbaiki penjagaan kita," tutur Luhut.
Menurut dia, kapal Tiongkok yang masuk ke perairan Indonesia bukan karena Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Luhut mengatakan, KKP terus bergerak dan bekerja.
"Tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy, tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," lanjut dia.
Mengenai Kapal Tiongkok yang masuk perairan Indonesia, juga ikut ditanggapi oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi ikut berkomentar melalui akun Twitter pribadinya.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan masuknya kapal nelayan Tiongkok tersebut karena klaim historis atas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan tersebut dan menganggap bahwa wilayah itu adalah zona penangkapan ikan tradisional atau traditional fishing zone.
Mendengar hal itu, mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti membantahnya. Dalam akun Twitter-nya @susipudjiastuti, Susi mengatakan bahwa traditional fishing zone tidak pernah ada.
"Straight forward statement segera nyatakan, Traditional Fishing Zone itu TIDAK ADA," tulis Susi dalam akunnya.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb