Kapan dan Apa Kriteria Suatu Tragedi Bisa Ditetapkan Jadi Bencana Nasional?

Dikutip dari Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016, penetapan status bencana nasional bukan hanya tentang besarnya korban jiwa, tetapi pada kemampuan daerah dan kompleksitas penanganannya.

Selain itu, dengan status darurat bencana nasional, kewenangan koordinasi beralih penuh kepada pemerintah pusat, dipimpin oleh BNPB.

Kunci penetapan bencana nasional terletak pada dua hal: tingkat gangguan yang ditimbulkan dan kapasitas daerah dalam menanganinya.

Gangguan tersebut meliputi gangguan kehidupan (seperti korban jiwa, luka-luka, dan pengungsian massal) dan gangguan penghidupan (kerusakan infrastruktur vital, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta dampak psikologis yang luas).

Namun, memenuhi kriteria gangguan saja tidak cukup. Status darurat bencana nasional baru dipertimbangkan ketika pemerintah provinsi terdampak dinyatakan tidak mampu menanggulangi bencana tersebut.

Ketidakmampuan ini mencakup kegagalan dalam memobilisasi sumber daya manusia, mengaktifkan sistem komando penanganan darurat, dan melaksanakan penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar korban.

Lebih lanjut, penetapan status bencana nasional tidak bisa serta-merta ditetapkan dari pusat. Prosesnya harus berjenjang dan melalui prosedur.

Langkah pertama dimulai dari kabupaten/kota. Bupati/wali kota harus terlebih dahulu menetapkan status darurat di wilayahnya. Jika kapasitasnya terlampaui, bupati/wali kota kemudian mengajukan pernyataan ketidakmampuan secara resmi kepada gubernur. Lebih lanjut, gubernur akan menetapkan status darurat provinsi setelah melalui kajian cepat dan rapat koordinasi.

Bila kapasitas provinsi tidak mampu menangani, gubernur dapat mengajukan permohonan kepada presiden. Presiden kemudian akan menetapkan status darurat bencana nasional berdasarkan rekomendasi dari BNPB dan kementerian atau lembaga terkait setelah mereka melakukan kajian.

Kajian cepat oleh tim BNPB dan kementerian terkait, harus dilakukan paling lambat 1x24 jam setelah permohonan dari gubernur diterima. Hasil kajian ini kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi final kepada presiden.

Masa berlaku status ini biasanya antara satu hingga tiga bulan dan dapat diperpanjang.

Sepanjang sejarah Indonesia, baru ada dua bencana yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional yaitu Tsunami Aceh 2004 dan Pandemi COVID-19.

Di sisi lain, bencana seperti Gempa Lombok (2018), Gempa dan Tsunami Palu (2018), dan Gempa Cianjur (2022) tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Meski menimbulkan korban jiwa yang signifikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status bencana nasional tidak hanya bergantung pada besarnya korban jiwa, tetapi mempertimbangkan faktor kompleks yang lebih luas.

Lebih lanjut, terdapat pertimbangan strategis seperti cakupan geografis yang melibatkan banyak provinsi atau negara, dampak terhadap stabilitas sosial-ekonomi nasional, serta prinsip subsidiaritas yaitu pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama selama masih mampu menangani.

Sebagai contoh, Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya yang lintas negara dan mengganggu stabilitas nasional, sementara gempa Lombok atau Palu meskipun menimbulkan korban jiwa signifikan, dinilai masih dapat ditangani melalui koordinasi pusat-daerah tanpa perlu eskalasi status.