Jakarta, IDN Times - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, menyebut pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman telah memelintir atau memutarbalikkan fakta terkait laporan data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang disebut tewas di Nduga sejak Desember 2018.
"Saya tegas katakan pernyataan seorang saudara Veronica Koman ada 57 tahanan politik, saya katakan tidak benar," katanya seperti dilansir Antara, Jumat (14/2).
Paulus menyebut 57 tahanan itu mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana (kriminal). Ia mengatakan pihaknya menangani secara profesional lewat penegakan hukum positif sehingga jika ada apa-apa di Papua jangan langsung dikaitkan dengan politik.
"Jangan dari (Australia) sana dapat data simpang siur lalu buang ke publik (di Indonesia bahkan dunia). Kami di sini aparat yang ditugaskan negara secara sah dan sebagai perpanjangan tangan negara," ujarnya.
Dia menambahkan isu ini dimainkan oleh kelompok kriminal bersenjata dengan menciptakan kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang luar biasa.
Paulus bahkan menantang Veronica Koman untuk beradu data dengan pihak kepolisian di Papua, sebab sangat tak logis bila yang bersangkutan menyampaikan sesuatu tentang Papua, namun tidak berada di lapangan.
"Jika ingin jujur, kasus kerusuhan hingga berujung penangkapan terhadap 57 tahanan tersebut dikarenakan kerusuhan yang terjadi di Papua akibat imbas kasus rasisme di Jawa Timur," katanya lagi.
Sebelumnya, Veronica mengklaim berhasil menyerahkan dokumen data berisi 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Australia. Namun, hal tersebut belum dikonfirmasi pihak pemerintah.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum mengetahui apakah surat tersebut benar-benar diserahkan ke Jokowi.
"Oleh sebab itu, saya katakan informasinya itu yang sampah, informasi bahwa dia menyerahkan surat ke Presiden itu lho yang sampah," jelas Mahfud.
Mahfud MD tidak mengetahui kebenaran pengakuan Veronica Koman itu. Sebab ada banyak surat dari masyarakat yang disampaikan ke Jokowi.
"Lho enggak tahu, kita kan banyak amplop masuk di situ. Banyak map masuk kita tampung semua, kan ini baru pulang dari Australia. Masa mau dibaca di Australia kan tumpuk dulu, nanti diproses satu-satu lalu dibaca," jelas Mahfud.