Pada bulan Juni 2018, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 serentak akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
Tito menjelaskan ancaman diprediksi terjadi sejak masa pendaftaran calon hingga pengesahan pasangan calon. Pada saat pendaftaran calon, akan terjadi pengerahan massa, gesekan antarpendukung, dukungan ganda, serta dualisme parpol.
Sementara itu, bakal calon yang tak lolos juga diprediksi akan protes dan rawan aksi kekerasan, gugatan PTUN, netralitas KPU dan lain-lain.
Pada tahap kampanye, Tito juga memprediksikan bakal ada gesekan antarpendukung, money politic, manuver politic incumbent, black campaign hingga isu SARA dan hoax.
Perusakan TPS, terhambatnya logistik pemilu, bentrokan massa dan netralitas penyelenggara diprediksi terjadi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.
Begitu pula saat penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih, diprediksi ada kekecewaan pendukung yang kalah hingga unjuk rasa."Ada persebaran kerawanan pilkada. Pilkada itu menciptakan polarisasi masyarakat, tapi gak tidak apa-apa, mengingat hal tersebut bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain, memecah masyarakat berdasarkan pilihannya. Karena memilih yang beda bisa menimbulkan potensi konflik. Harus bisa dikelola agar tidak merugikan," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12).