Kapolri: Mitra Potensial KPK untuk Cegah Korupsi Adalah Polri

Tito mengungkapkan, KPK perlu menggandeng instansi atau otoritas lainnya  yang berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Salah satu mitra yang potensial bagi KPK untuk bekerja sama menangani dan mencegah korupsi, menurut Tito, adalah Polri.

"Karena Polri memiliki jaringan sampai ke daerah-daerah. Kedua, memiliki kemampuan, karena sudah ada anggota-anggota yang terlatih di bidang penyidikan korupsi. Biasa mereka melakukan kegiatan penyelidikan, mengerti mengenai IT. Dan jangan lupa, temen-temen KPK juga banyak yang dididik di lingkungan penyidikan reserse Polri," ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengingatkan agar tak melupakan sejarah. Berdirinya KPK, kata Tito, juga melibatkan Polri.

"Baik di tingkat pimpinan kita lihat ada senior saya Pak Taufik Ruqi bahkan sebagai ketua. Ada Ibu Basaria Panjaitan. Di tingkat Deputi juga ada. Kemudian di tingkat penyidikan juga banyak perwira polisi yang ada di situ," katanya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima sembilan nama dari Polri yang akan mendaftar menjadi capim KPK. Meski begitu, ia tetap mempersilakan kepada anggota Polri lainnya yang berminat dan dianggap mampu untuk ikut mendaftar.

"Kalau ada yang mau lagi daftar silakan. Karena nanti semua, pansel (panitia seleksi) yang akan melakukan tes ya. Enggak semuanya akan lulus. Sekali lagi mudah-mudahan ada anggota Polri yang bisa terpilih sebagai komisioner, sehingga hubungan kerja sama dalam penanganan korupsi antara KPK dan Polri sinerginya lebih baik dan lebih mudah," jelasnya.

Tito menambahkan, dari sisi internal, para capim KPK dari Polri harus mendapatkan rekomendasi dari dia sebagai pimpinan. Ia akan melihat terlebih dahulu siapa saja yang mendaftar dan kemudian akan diserahkan kepada Propam (Profesi dan Pengamanan) Mabes Porli, untuk dicek apakah para pendaftar itu memiliki masalah atau tidak.

"Kalau sepanjang tidak ada masalah, tidak ada catatan buruk, track record baik, tidak ada kasus di Polri, saya bebaskan untuk berikan rekomendasi. Tapi, kalau ada catatan (buruk), otomasis tidak berikan rekomensasi. Karena percuma ada catatan (buruk) kemudian ditemukan oleh pansel, malu. Lebih baik tidak usah dikirim," kata Tito.

Sebelumnya, beredar informasi terkait sembilan nama perwira tinggi Polri yang mendaftarkan diri sebagai capim KPK.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, sebelumnya juga mengatakan, kesembilan nama tersebut belum diputuskan secara sah.

"Barusan saya ditelpon sama staf SDM bahwa nama-nama tersebut belum final,'' kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).

Dedi menjelaskan, di sisi internal Polri memiliki regulasi peraturan Kapolri tentang penugasan khusus. Para pendaftar capim KPK dari Polri itu harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan administrasi secara internal. Seperti mengenai kompetensi, rekam jejak, dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi sebagai calon pimpinan KPK tersebut.

"Nanti apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada Pansel (Panitia Seleksi) calon komisioner KPK. Karena dari tahapan pendaftaran sampai tanggal 4 Juli. Sekarang masih tanggal 20 (Juni) masih kurang lebih sekitar dua minggu lagi batas akhir pendaftaran sebgai calon komisioner KPK," jelas Dedi.

Dedi menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah pendaftar capim KPK dari Polri. Nama-nama itu, kata Dedi, akan disampaikan pada H-1 batas akhir pendaftaran.

"Kita masih belum bisa memberikan suatu hal yang pasti berapa jumlah (pendaftar capim KPK dari Polri) terakhir. Apabila nanti sudah selesai, artinya proses di internal sudah selesai, baru kita sampaikan secara pasti. Update-nya hari H-1, (sebelum) tanggal 4 (Juli). Itu paling maksimal," ungkap Dedi.

Sebelumnya, beredar surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM yang diterima IDN Times. Dalam surat itu, tercatat ada empat perwira tinggi (pati) berpangkat irjen dan sisanya berpangkat brigjen. Beberapa di antaranya, Wakabareskrim Irjen Pol. Antam Novambar, Widyaiswara Utama, Sespim Lemdiklat Polri Coki Manurung, dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Sri Handayani.

Tim Pansel capim KPK pada Kamis(13/6) lalu, mendatangi Mabes Polri. Dalam kesempatan itu, Ketua Pansel Capim KPK Jilid V Yenti Ganarsih mengatakan, pihaknya meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengirimkan jajarannya mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

"Di dalam Undang-Undang (UU) itu jelas disampaikan bahwa komisioner KPK terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Unsur pemerintah di antaranya adalah penegak hukum. KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi," jelas Yenti usai melakukan audiensi dengan Kapolri di Gedung Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).

"Oleh karenanya, kami mengundang memohon kepada Pak Kapolri mengirimkan calon-calonnya untuk mendaftar sebagai calon komisioner KPK," sambungnya.