Kapolri Pastikan Rekam Jejak 9 Perwira Tinggi Polisi Capim KPK Bersih

25 Jun 2019, 20:00 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan Divisi Propam dan Irwasum Polri sudah melakukan penelusuran terhadap 9 perwira tinggi yang hendak mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, tidak ditemukan masalah terhadap rekam jejak 9 PATI tersebut, termasuk Wakil Kabareskrim, Irjen (Pol) Antam Novambar. Padahal, kini nama Antam tengah disorot lantaran ia diduga pernah mengancam mantan Direktur Penyidikan KPK, Endang Tarsa agar bersedia menjadi saksi yang meringankan bagi Budi Gunawan yang pada 2015 masih duduk sebagai Wakapolri.

Menurut pemberitaan Majalah Tempo pada 2015 lalu, lembaga antirasuah di tahun tersebut menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut. Gara-gara status tersangka itu, peluang Budi untuk menjadi Kapolri melayang. Padahal, dia sudah lolos proses uji kepatutan dan kelayakan di komisi 3 DPR.

Namun, rupanya sorotan itu tak terlalu berpengaruh bagi Tito.

"Sembilan yang sudah mendaftar (sebagai capim KPK) untuk ikut seleksi tidak ada masalah (dari rekam jejak)," ujar Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (25/6).

Tetapi, ia juga tidak menutup kemungkinan apabila 9 PATI tersebut bisa saja gugur usai dicek harta kekayaan dan transaksi keuangannya oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan). Namun, Tito tetap berharap ada perwakilan Polri yang nantinya terpilih dan duduk sebagai pimpinan KPK. Wah, mengapa ya mantan Kepala Densus 88 Antiteror itu begitu berharap ada anak buahnya yang lolos? Lalu, apa komentar dari masyarakat sipil antikorupsi soal gencarnya Polri mengirimkan perwakilan untuk jadi pimpinan KPK?

1. Tito menilai dengan adanya unsur Polri sebagai pimpinan KPK memudahkan sinergi kerja memberantas korupsi

(Pimpinan KPK dari masa ke masa) IDN Times/Rahmat Arief

Tak bisa dipungkiri Polri memiliki peranan yang begitu besar dalam pembentukan awal KPK. Apabila dirujuk ke belakang, selalu ada pimpinan KPK yang berasal dari unsur kepolisian. Untuk pimpinan periode 2015-2019, unsur Polri diwakili oleh Brigjen (Pol) Basaria Pandjaitan.

"Ada pula senior saya Pak Taufik Ruki (Taufiquerachman Ruki). Bahkan Beliau ketika itu duduk sebagai ketua. Lalu, ada pula Bibit Samad Rianto. Di tingkat penyidikan juga cukup banyak perwira Polri di situ. Penyidik pun banyak yang dari unsur Polri, baik yang masih bertugas di polisi atau resain lalu menjadi pegawai tetap di KPK," tutur Tito pada siang tadi.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menepis seolah selalu ada konflik apabila dilibatkan personel Polri di tubuh KPK. Sebagai bukti, banyak personel Polri yang menyelesaikan tugasnya selama 10 tahun dan kembali ke Mabes Polri dengan reputasi yang baik.

"Saya memanfaatkan mereka kembali ke sini untuk memperkuat penanganan korupsi dan sekaligus menjadi role model," kata dia lagi.

Tito menggaris bawahi KPK tidak bisa seorang diri memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi negara kepulauan ini begitu luas, membentang dari barat ke timur. Sementara, jumlah personel KPK tidak sebanyak petugas kepolisian.

"Dengan menggandeng instansi otoritas lain yang berkaitan dengan penanganan korupsi, maka mitra potensial bagi KPK itu adalah Polri karena Polri memiliki jaringan sampai ke daerah-daerah," katanya.

2. Kapolri mengaku hanya ingin mengirimkan kandidat terbaik sebagai capim KPK

(Wakil Ketua KPK menerima kunjungan pansel calon pimpinan) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Menurut Tito, pihaknya hanya akan mengirimkan calon-calon terbaik ke pansel capim KPK. Sehingga, sebelum mendapatkan restu dari Tito, para personel Polri itu akan diperiksa lebih dulu oleh Propam atau Irwasum.

"Tujuannya untuk mengecek apakah ada masalah. Ya, kalau menitipkan orang (ke pansel) yang ada masalah, pasti gak akan lolos," kata Tito.

Ia memastikan sepanjang tidak ada catatan buruk selama bertugas di Polri, maka personel polisi itu akan diberikan rekomendasi untuk mengikuti proses seleksi menjadi capim KPK.

"Jadi, kalau nanti ada catatan (dari Irwasum dan Propam) saya enggak akan beri (rekomendasi). Percuma, daripada nanti jadi malu," tutur dia lagi.

3. Kapolri mengingatkan bahwa polisi turut berjasa membentuk KPK

IDN Times/Axel Jo Harianja

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian turut mengingatkan KPK bahwa institusi antirasuah itu bisa berdiri seperti sekarang berkat dibantu oleh Polri. Ia menyebut di awal-awal KPK berdiri banyak pegawai lembaga antirasuah yang dididik di lingkungan pendidikan reserse Polri.

"Sejarah bahwa di awal berdirinya dan membesarkan KPK juga melibatkan Polri baik di tingkat pimpinan hingga penyidiknya," kata Tito.

Ia melanjutkan justru KPK harus bermitra dengan Polri, karena selain memiliki jejaring hingga di seluruh Indonesia, personel polisi memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan pemberantasan korupsi.

4. Organisasi ICW menolak pimpinan KPK berasal dari unsur kepolisian

Ilustrasi Gedung Mabes Polri (polri.go.id)

Namun, masyarakat sipil antikorupsi justru menolak adanya capim KPK dari unsur kepolisian. Sebab, berdasarkan pengalaman di masa lampau, personel Polri justru menjadi benalu di tubuh lembaga antirasuah.

Dalam keterangan tertulis organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), peneliti Kurnia Ramadhana mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018.

"Berdasarkan data lembaga yang paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi publik adalah kepolisian. Selain itu, untuk kejaksaan berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik," ujar Kurnia melalui keterangan tertulis pada (22/6) lalu.

Selain itu, berdasarkan tingkat kinerja dengan adanya keterlibatan personel Polri, malah tidak terlalu memuaskan. Sebagai contoh dalam kasus Aris Budiman yang dulu duduk sebagai Direktur Penyidikan, tiba-tiba malah mendatangi rapat panitia angket bentukan DPR.

"Padahal, yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari pimpinan KPK," kata dia lagi.

Ada pula mantan penyidik dari unsur kepolisian Rolan dan Harun. Mereka diduga merusak barang bukti perkara korupsi yang tengah ditangani oleh KPK.

"Sederhananya bagaimana publik percaya ketika mereka hendak jadi pimpinan KPK akan memberantas korupsi ketika salah satu pelakunya justru dari lembaga terdahulu," katanya.

Kurnia pun mengingatkan di dalam UU tidak ada kewajiban pimpinan lembaga antirasuah mesti berasal dari instansi penegak hukum. Isu itu, kata Kurnia, akan selalu mengemuka setiap kali ada pergantian pimpinan KPK.

5. Daftar sembilan PATI Polri yang namanya beredar di masyarakat

IDN Times/Istimewa

Sebelumnya, beredar surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM yang diterima IDN Times. Dalam surat itu, tercatat ada empat Pati berpangkat Irjen, dan sisanya berpangkat Brigjen.

Berikut sembilan nama Pati Polri dalam yang disebut belum final tersebut.

1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani