Jakarta, IDN Times- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), M. Andrean Saefudin, mengkritisi hasil kinerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras kepada Novel baswedan.
Di samping itu, ia juga mengkritisi peran Presiden Republik Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, yang enggan menekan Polri supaya kasus ini segera tuntas.
Sejak awal, Permahi pesimistis TGPF yang terdiri dari anggota Polri, Komnas HAM, dan KPK ini mampu menemukan titik terang pada kasus yang terjadi pada 11 April 2017 lalu. Terbukti, setelah TGPF menyampaikan temuan terbarunya, belum ada satu pun nama yang diduga sebagai otak intelektual kejahatan.
“Kami sudah memprediksi sejak awal dibentuknya TGPF oleh Polri ini, sehingga kami tidak kaget (dengan kinerja TGPF),” kata Andrean kepada IDN Times, Jumat (19/7).
Kemudian, lelaki asal Lampung itu menuding Jokowi sebagai kepala negara terlalu bermain aman. Alih-alih menunjukkan perannya sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi justru terkesan lepas tanggung jawab.
"Presiden lepas tanggung jawab terhadap kasus Novel awal Januari 2019 kami atas nama organisasi sudah melayangkan Somasi Terbuka kepada Presiden. Namun, respons istana pasif,” tambahnya.
Selain itu, Jokowi juga dianggap gagal memainkan perannya sebagai Panglima Tertinggi.
“Kita tahu korbannya sudah jelas, mata kirinya rusak parah. Presiden lepas tanggung jawab, padahal kewenangan tertinggi (penegakan hukum) hanya ada pada Pangti (panglima tertinggi), Pangti itu menurut UU pada Presiden,” tutur dia.
Untuk diketahui, penyidik senior KPK, Novel Baswedan harus menerima kerusakan pada mata kirinya setelah disiram air keras oleh tak dikenal dua tahun silam. Peristiwa itu terjadi saat Novel hendak menunaikan salat Subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya.
Novel sendiri menduga ada keterlibatan jenderal berbintang pada insiden tersebut. Namun, TGPF membantah segala tudingan itu. TGPF menduga bila motif penyerangan masih terkait dengan sejumlah kasus korupsi besar yang ditangani Novel.