Kasus Pagar Laut Tangerang, Ada Potensi Kerugian Negara Rp300 T

Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan publik tersebut. Dia meminta agar pemerintah melakukan tindakan hukum yang nyata.

"Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pembangunan pagar laut di Tangerang. Tak hanya ungkap siapa pelaku pemagaran, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar masyarakat bisa meyakini Indonesia adalah negara hukum," ujar dia.

Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dilakukan segera. Apalagi, lokasi pemagaran terjadi dekat di wilayah khusus Jakarta.

"Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kemampuan menjaga laut Indonesia, jika di depan mata saja, kita kecolongan," ujarnya. 

Daniel mengatakan, pemerintah belum menunjukkan upaya penegakkan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang.

"Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tidak ada semangat dan upaya penegakkan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik, kalau tidak ada tindakan hukum?" kata dia.

Ketua DPP PKB itu juga menyampaikan anggaran pengawasan di KPP sangat kecil dan ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tidak bisa dilakukan secara cepat.

"Biaya pembongkaran pagar laut ini tidak murah. Dari mana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar saja sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang lain," katanya. 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, tidak takut melawan oligarki terkait polemik pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Titiek mengatakan, semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena akan ikut melindungi. DPR dan pemerintah menjalankan tugas untuk melaksanakan kepentingan rakyat.

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kami, DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," kata dia.

Pemerintah telah melakukan pembongkaran pagar laut yang melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP dan Pemprov Banten. Pembongkaran juga melibatkan 1210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer pagar laut itu telah berhasil dibongkar, namun dalang pemagaran itu masih misteri.