Kasus Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa menuntut Ardian dengan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, ia juga dibebani uang pengganti Rp1,5 miliar.

"Menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar subsider 3 tahun," ujarnya.

Ada sejumlah alasan yang dipertimbangkan Jaksa dalam menuntut Ardian 8 tahun penjara. Alasan itu terdiri dari yang memberatkan dan meringankan.

Untuk pertimbangan yang meringankan, Ardian dinilai punya tanggungan keluarga; sopan selama sidang; belum pernah dihukum; serta telah 20 tahun mengabdi menjadi ASN.

"Hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Mochamad Ardian Noervianto tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme," jelas jaksa.

"Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit proses pembuktian dan Merusak kepercayaan masyarakat," sambungnya.

Diketahui, eks Dirjen Kementerian Dalam Negeri Ardian Noervianto didakwa menerima suap Rp2,4 miliar. Suap itu diduga unuk memuluskan pengurusan pinajaman dan PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. 

Uang itu diduga diterima Ardian dari Andi Merya dan pengusaha dari Kabupaten Muna, Rusdianto Emba.

Atas perbuatannya, Ardian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.