Kasus TPPO Mahasiswa di Jerman, DPR Desak Kemendikbud Bentuk Satgas

01 Apr 2024, 04:07 WIB

Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang ke negara Jerman (ferienjob) oleh Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri (dok. Bareskrim Polri)

Jakarta, IDN Times - Mahasiwa Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jerman. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak, agar Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) membentuk satuan tugas (satgas) tanggap darurat perlindungan dan advokasi kepada para korban.

“Banyaknya mahasiswa yang menjadi korban, karena ada 33 kampus yang terlibat, data lainnya ada 41 kampus sudah mengirim mahasiswanya, segera bentuk tim satgas untuk pendampingan korban,” kata Fikri dikutip, Minggu (31/3/2024).

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan, adanya kasus TPPO berkedok magang ini menjadi bukti lemahnya pengawasan penyelenggara pendidikan, dari tingkat kementerian hingga rektorat kampus. Ia pun mempertanyakan kinerja Dirjen Dikti hingga kasus ini melebar dan begitu masif.

Fikri meyakini pembentukan satgas tanggap darurat bisa mempercepat proses identifikasi para mahasiswa yang terlanjur bertolak ke Jerman untuk mengikuti program magang.

“Kemana pihak Irjen, Dirjen Dikti, hingga LLDIKTI sampai kasus ini melebar begitu luas dan massif?” kata dia.

1. Sebanyak 1.900 mahasiswa jadi korban TPPO di Jerman

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto ketika memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi soal kondisi pasca-pemungutan suara. (IDN Times/Santi Dewi)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, ada sekitar 1.900 orang yang menjadi korban dalam kasus ini. Ribuan mahasiswa ini mengikuti program ferienjob atau magang ke Jerman.

Hadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengindentifikasi proses pengiriman mahasiswa tersebut ke Jerman. Termasuk, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri dan Kemendikbud Ristek untuk menyelidiki kasus ini.

“Kami identifikasi ada sekitar 1.900 mahasiswa,” ujarnya.

2. Kemenko Polhukam bakal bentuk tim khusus selidiki kasus TPPO di Jerman

Menko Polhukam Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto (kiri) dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan). (IDN Times/Amir Faisol)

Mantan Panglima TNI itu menyampaikan, Kemenko Polhukam akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan TPPO di Jerman. Ia akan pimpin langsung tim tersebut.

Tim khusus ini nanti akan diisi oleh lintas kementerian, termasuk Bareskrim Polri. Dia mengatakan, koordinasi sudah berjalan secara informal.

“Ya nanti (tim) saya pimpin sendiri. Ini aja sudah (ada komunikasi) secara informal. Kami sudah koordinasi, baik dengan Dikti, Kemenlu, hingga Bareskrim," tutur mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu.

3. Polri tetapkan lima orang jadi tersangka dalam kasus ini

Ungkap kasus TPPO di Kabupaten Lampung Timur ditangani Polda Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan ferienjob adalah program resmi di Jerman. Namun, program itu disalahgunakan oleh pihak tertentu di Tanah Air.

"Ini juga saat bekerja yang bersangkutan ferienjob adalah pekerjaan resmi di Jerman. Dia memberikan fasilitas kepada mahasiswa di Jerman di musim libur untuk nambah uang saku dan lainnya sebagainya," ujar Djuhandhani

Djuhandhani menjelaskan, program ferienjob yang ada di Jerman itu tidak sesuai dengan ketentuan magang yang ada di Indonesia.

Menurut Djuhandhani, para mahasiswa dipekerjakan tidak sesuai jurusannya. Mereka malah dipekerjakan sebagai buruh kasar yang bertugas mengangkat barang. Para mahasiswa pun dipekerjakan magang di sana dengan menggunakan visa wisata.