Kata Demokrat soal Amien Rais Minta Porsi Kekuasaan Jokowi 55:45

Syarief memaknai rekonsiliasi bukan dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia, kursi menteri kabinet adalah hak prerogatif Jokowi.

“Saya pikir rekonsiliasi kan bukan hanya bagi-bagi kekuasaan, yang kedua menyangkut masalah kekuasaan kita serahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi. Itu kan hak prerogatif presiden lebih bagus menghargai hak prerogatif Jokowi,” ujar dia.

Namun, jika Demokrat ditawarkan jatah kursi menteri, Syarief yakin Demokrat siap menerima, tapi dengan mengkaji terlebih dahulu tawaran yang disodorkan.

“Kita lihat dulu chemistry-nya, bagaimana kemudian kita lihat respons di partai politik lainnya. Kalau itu memang bagus buat bangsa, tentunya Partai Demokrat siap untuk itu,” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Depan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pembagian porsi kekuasaan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 55:45, sesuai hasil penghitungan suara versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Amien melihat, Indonesia akan kokoh jika ide-ide kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terealisasikan.

“Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi," kata Amien Rais di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, (21/7).

Sebelum manyatakan permintaan porsi 55:45, Amien Rais juga meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada pasangan presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Namun, Amien juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7).