Kata Denny Indrayana soal Putusan Sistem Pemilu Beda dari Bocorannya

Lebih lanjut, ia juga mengucapkan terima kasih atas pemberitaan yang luas mengenai unggahannya di media sosial. Ia mengaku lantang bersuara demi bisa mengawal secara efektif proses pengambilan keputusan soal metode pemilu. 

"Mudah-mudahan hal itu berkontribusi menjadi pengawalan yang efektif ketika MK memutus lebih cermat dan hati-hati atas permohonan sistem pileg yang sangat strategis tersebut," katanya. 

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi putusan MK yang tetap mempertahankan metode pemilu dengan proporsional terbuka. Menurutnya, putusan hakim konstitusi itu komprehensif, mudah dibaca alur dan konsisten logikanya. 

"Satu-satunya argumen yang belum muncul dan menurut saya perlu mendapat penguatan adalah soal sistem pemilu legislatif adalah open legal policy. Hal itu merupakan kewenangan pembuat undang-undang yang melibatkan presiden, DPR dan DPD," tutur dia. 

Sehingga, MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hal tersebut. 

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi sikap hakim konstitusi yang memilih untuk melaporkan dirinya ke organisasi advokat tempatnya mendapat izin praktik beracara. Hal itu lebih baik dibandingkan dilaporkan ke polisi. 

"Saya mengapresiasi MK tidak memilih jalur pidana dan menggunakan tangan paksa negara. Artinya, memberi ruang terhadap kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran," kata Denny. 

Ia berdalih lantaran bersuara karena sesuai dengan perannya sebagai akademisi dan Guru Besar Hukum Tata Negara. Denny mengutip UU Guru dan Dosen yang tertulis di mana profesi itu wajib menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. 

"Kalaupun nanti dibawa ke persoalan etik profesi advokat, sudah saya sampaikan bahwa untuk kondisi sistem penegakan hukum kita yang masih belum ideal, masih banyak praktik mafia hukum, maka kontrol publik justru diperlukan untuk mengawal kinerja hakim di Indonesia, agar bisa menghadirkan keadilan," tutur dia. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menjelaskan penyampaian keputusan mengenai gugatan sistem proporsional pemilu baru dilakukan secara internal pada 7 Juni 2023. Itu sebabnya tuduhan mantan Wakil Menkum HAM, Denny Indrayana, bahwa MK telah mengambil keputusan sejak akhir Mei 2023 tidak benar. 

"Diputus 7 Juni, diucapkan 15 Juni, artinya sebelum 7 Juni belum ada putusan dan belum ada posisi hakim," ungkap Saldi ketika memberikan keterangan pers di gedung MK hari ini. 

Ia menambahkan informasi yang diklaim Denny sebagai bocoran soal putusan MK itu dianggap telah merugikan MK secara institusi. 

"Karena seolah itu bocor dan diketahui pihak luar, padahal putusan itu baru terjadi tanggal 7 sebelum itu belum ada putusan," tutur Saldi.