Salah Satu Guru Besarnya Jadi Tersangka Korupsi, Ini Kata UNJ

Menurut Krisnamurti, institusi tempatnya bekerja baru akan mengambil keputusan terkait pencabutan gelar akademik usai ada putusan hukum tetap dalam kasus korupsi dana hibah. 

"Jadi, sampai saat ini posisi kami masih menunggu sampai ada sesuatu yang ditetapkan. Kami menghormati dulu proses hukum yang sedang bergulir di KPK," kata dia. 

Ia pun menjelaskan posisi Mulyana saat ditangkap KPK telah menjabat sebagai Deputi IV di Kemenpora. Lagipula, menurut Krisna, setelah dilantik sebagai pejabat di Kemenpora, maka kewajiban Mulyana sebagai dosen di UNJ sudah tidak ada. 

Menurut Krisna, sebelum dilakukan pencabutan gelar guru besar, maka pihak kampus biasanya akan melakukan rapat terlebih dahulu. Sehingga, mereka tidak akan memutuskan secara mendadak. 

"Tapi, sekali lagi, kami masih menanti proses yang sedang berjalan di KPK," ujar Krisna. 

Para pelaku korupsi yang berasal dari kalangan akademisi sebenarnya disayangkan oleh banyak pihak. Apalagi kampus diharapkan tempat untuk menumbuhkan integritas manusia sebagai individu sebelum akhirnya terjun ke dunia kerja. 

Oleh sebab itu, Forum Rektor Indonesia (FRI) sempat mewacanakan pada tahun ini agar perguruan tinggi mencabut atau menganulir gelar akademik dari berbagai strata bagi para koruptor. Anggota FRI, Asep Syaifuddin menilai dengan mempraktikan kebijakan tersebut marwah perguruan tinggi lembaga pendidikan bisa tetap terjaga. 

"Pencabutan ijazah koruptor perlu dilakukan karena berkaitan dengan karakter. Kalau seorang koruptor juga bergelar doktor, maka itu juga jelas melanggar etika keilmuwannya," kata Asep ketika dihubungi oleh IDN Times pada Jumat (21/12) melalui telepon. 

Rencananya, kata Asep isu guru besar dari UNJ yang jadi tersangka kasus korupsi di Kemenpora akan diminta untuk dibahas dalam pertemuan pada Sabtu esok yang berlokasi di Lampung. 

"Nanti, saya akan minta untuk dibahas. Tapi, biasanya sebuah isu itu diangkat dulu oleh Ketua Foum Rektornya, baru kemudian menjadi pembahasan," kata Asep. 

Kendati semua perguruan tinggi memiliki semangat yang sama untuk memberantas korupsi, namun wacana pencabutan gelar akademik tidak bersifat mengikat. 

"Kesepakatan yang ada di Forum Rektor itu kan sifatnya informal dan tidak mengikat. Jadi, itu dikembalikan ke universitas masing-masing. Kecuali yang mengeluarkan adalah Kemenristek Dikti," tutur dia. 

Dalam pandangan Asep, tingginya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tidak lantas mencegah mereka untuk tidak berbuat korupsi. 

"Justru semakin tinggi pendidikan seseorang, malah menjadi penalaran atau pembenaran dari perbuatan tersebut. Jadi, tidak ada hubungannya hal tersebut," kata dia. 

Itu semua, kata Asep, kembali lagi ke mental individu orang yang bersangkutan. 

Dalam kasus Mulyana, Asep menyesalkan mengapa sebagai mantan akademisi, ia justru tidak mempertanyakan hadiah-hadiah mewah yang pernah diterimanya. Dalam rilis KPK, Mulyana disebut pernah mendapat berbagai hadiah mulai dari Toyota Fortuner, uang senilai Rp300 juta hingga Samsung Smartphone Galaxy Note 9. 

"Jadi, seharusnya dipertanyakan sejak awal mengapa ia diberi Toyota Fortuner. Bisa jadi penyebab ia terjerembab di lubang korupsi karena ekosistem (tempat bekerja) atau pribadinya. Bisa jadi, perilaku korupsinya dimulai dari hal yang kecil-kecil dulu," kata Asep. 

Ia menyebut seharusnya sebagai akademisi, mereka memiliki pagar dan batasan yang jelas sehingga tidak terlena dan berbuat korupsi. 

Mulyana sendiri sempat mengucapkan terima kasih kepada KPK usai ditahan secara resmi selama 20 hari pertama. Ia menyampaikan terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan lembaga antirasuah tersebut.