Kawal COVID-19: Swasta Lebih Baik Bantu Vaksinasi Kelompok Lansia
Jakarta, IDN Times - Co-founder Kawal COVID-19, Elina Ciptadi, menegaskan pihaknya tidak anti terhadap keterlibatan perusahaan swasta dalam mempercepat program vaksinasi corona. Namun, alih-alih terlibat melalui program vaksin mandiri, Elina mengusulkan agar perusahaan swasta bisa berkontribusi dalam program vaksinasi lansia. Caranya, bisa dengan menyediakan tempat untuk vaksinasi massal atau meminjamkan logistik mereka agar vaksin COVID-19 bisa disimpan.
Ia mengatakan, bila vaksinasi mandiri jadi terealisasi pada Maret 2021, maka dikhawatirkan malah mengganggu program vaksin kelompok rentan yang kini jadi prioritas pemerintah.
"Kalau bulan Maret jadi dilaksanakan (vaksinasi mandiri) maka lansia masih disuntik (vaksin gratis pemerintah). Lalu, bagaimana dengan petugas pelayan publik seperti guru dan di fasilitas-fasilitas pemerintah," ujar Elina ketika memberikan keterangan pers di saluran YouTube CISDI TV, Senin (22/2/2021).
Menurut Elina, tidak bijak bila pemerintah tetap menjalankan program vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai dan keluarganya. Sebab, dibutuhkan monitoring untuk memastikan agar tidak ada jual beli vaksin COVID-19 dari perusahaan ke karyawannya.
"Untuk memastikan agar vaksin tidak jual atau dipalsukan, kan membutuhkan resource juga agar memonitor hal tersebut. Bijakkah melakukan itu sekarang? Di saat sistem lainnya masih banyak gap untuk perbaikan," tutur dia lagi.
Apakah dengan masuknya perusahaan swasta dalam proses vaksinasi bisa benar-benar mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity?
1. Herd immunity akan tercapai bila kelompok rentan selesai divaksinasi COVID-19
Sementara, menurut Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG, Diah Saminarsih, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity bukan dengan cara memberikan vaksin COVID-19 kepada sebanyak-banyaknya orang. Strategi itu bisa dicapai bila semua kelompok rentan sudah diberikan vaksin COVID-19.
"Itu adalah dasar kenapa SAGE WHO kemudian merekomendasikan agar kelompok rentan diprioritaskan (diberi vaksin) sampai ke detail beberapa skenario, seperti ibu hamil atau immunocomprimised (imunitas tubuh yang lemah). Dokumen itu sudah dirilis sejak November 2020 lalu," ujar Diah.
Hal lain yang dilakukan oleh WHO yakni terus mengampanyekan agar negara-negara di seluruh dunia mau secara adil membagikan stok vaksin COVID-19 yang sudah mereka beli.
Berdasarkan data yang dikutip dari Duke Global Health Innovation Centre, beberapa negara maju sudah memesan bahkan menimbun vaksin COVID-19. Sebagai contoh, Kanada telah memesan 338 juta dosis vaksin. Dosis itu cukup untuk memvaksinasi semua penduduknya hingga lima kali.
"Salah satu poin di dalam kampanye WHO soal vaksin berkeadilan yaitu membagi kelebihan dosis vaksin itu kepada COVAX paralel, dengan apa yang dikerjakan di tingkat nasional," tutur dia.
Selain itu, WHO juga mendorong kepada para perusahaan farmasi agar bersedia membagikan teknologi pembuatan vaksin ke tim khusus di badan PBB yang bermarkas di Jenewa itu.
"Ini agar manufacturing capacity (kemampuan produksi vaksin) bisa meningkat drastis, karena pasokan vaksin perlu segera ditingkatkan dalam waktu cepat," ungkapnya lagi.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, kaum lansia sudah mulai divaksinasi pada pekan ini. Momennya berdekatan dengan petugas pelayan publik. Bila vaksinasi mandiri akan digelar pada Maret mendatang, masyarakat sipil khawatir program vaksinasi untuk lansia bisa terganggu.