Keberatannya Ditolak Majelis Hakim, Begini Kegeraman Fredrich Yunadi

Sejak awal hal yang dikeluhkan oleh Fredrich yakni mengenai pasal yang digunakan jaksa untuk mendakwa dirinya yakni pasal 21 UU Tipikor dianggap keliru. Sebab, menurut Fredrich, pasal tersebut hanya digunakan untuk tindak pidana umum. Singkat cerita menurut mantan pengacara Setya Novanto itu, ia tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal tersebut. 

Sayangnya, majelis hakim justru berbeda pendapat. Menurut hakim pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat. 

"Karena fakta pasal 21 juga tercantum di dalam UU Tipikor, maka menurut majelis hakim pasal tersebut termasuk dalam delik tipikor, sehingga kewenangan penahanannya berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor nomor 6 tahun 2009, yang salah satu isinya mengatakan bahwa hanya Pengadilan Tipikor yang berhak mengadili tindak kejahatan pencucian uang, korupsi yang berasal dari tindak pidana tersebut," ujar hakim ketika membacakan pertimbangan pada Senin (5/03). 

Sementara, terkait mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh Fredrich karena tengah menjadi pengacara bagi Setya Novanto, majelis hakim menilai hak tersebut tidak berlaku. Namun, mereka ikut mempertimbangkan UU nomor 18 pasal 16 tahun 2003 mengenai advokat. 

"Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan UU tersebut dan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Mei 2014, maka hak imunitas advokat menjadi hilang ketika beritikad tidak baik di luar sidang. Namun, untuk membuktikan itikad baik atau tidak harus dilakukan melalui pemeriksaan saksi di sidang pokok materi perkara," kata hakim. 

Mendengar putusan tersebut, Fredrich langsung mengajukan banding. Bahkan, ketika majelis hakim meminta agar keberatan itu disampaikan di akhir pemeriksaan materi pokok perkara, Fredrich tidak mempedulikannya. 

"Kami akan tetap melakukan perlawanan dan banding terhadap putusan sela yang telah majelis hakim putuskan," kata Fredrich. 

Bahkan, di bagian akhir ia kembali menuding penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Hal itu sempat dipermasalahkan Fredrich dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun pada akhirnya, justru sehari menjelang sidang pembacaan dakwaan, kuasa hukum Fredrich malah mencabut gugatan tersebut. 

Seakan belum mereda kemarahannya, ia kemudian mempertanyakan status penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian. Menurut Fredrich, para penyidik dari unsur Polri adalah personel polisi yang telah dipecat. 

Ia pun mempertanyakan surat perintah penyidikan terhadap kasusnya asli. Hal itu lantaran Direktur Penyidik ketika itu, Aris Budiman, memerintahkan Novel Basweda, penyidik senior, untuk ikut terlibat dalam kasusnya. Padahal, saat itu Novel masih menjalani rawat jalan di Singapura. 

"Oleh sebab itu, saya meminta kepada pengadilan untuk ikut memanggil Ketua KPK Agus Rahardjo dan membuktikan keaslian surat tersebut," katanya.