Kecam OPM yang Bunuh Warga Sipil, TNI: Ini Pelanggaran HAM Berat!

11 Apr 2025, 13:42 WIB

Santi Dewi

Kepala Pusat Penerangan di Mabes TNI, Brigjen Kristomei Sianturi. (IDN Times/Fauzan)

Intinya sih...

Mabes TNI mengecam keras aksi kekerasan OPM di Yahukimo, Papua yang menewaskan 11 warga sipil.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI menyatakan bahwa klaim adanya prajurit TNI yang dibunuh oleh OPM merupakan propaganda.
TNI akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengejar pelaku kejahatan kemanusiaan dan memastikan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mabes TNI mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 5-11 April 2025 lalu. Sebab, mereka telah membunuh 11 orang yang merupakan warga sipil. Sedangkan, TPNPB OPM mengklaim 11 orang tersebut merupakan prajurit TNI yang melakukan penyamaran sebagai penambang emas ilegal di area tersebut.

"Ini adalah bentuk nyata pelanggaran HAM berat yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi di dalam keterangan tertulis dan dikutip pada Jumat (11/4/2025).

Ia juga menepis ada prajurit TNI yang menyamar menjadi pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Semua korban yang tewas merupakan warga sipil.

"Tidak ada prajurit TNI yang gugur hingga informasi ini disampaikan," kata jenderal bintang satu itu.

1. OPM terus sebar propaganda agar bisa dapat pembenaran aksi pembunuhan

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom saat wawancara dengan IDN Times pada 2021. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan klaim adanya prajurit TNI yang dibunuh oleh OPM merupakan bagian dari propaganda yang disebarkan. "Ini merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka. OPM telah nyata-nyata melakukan tindak kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah," kata Kristomei.

TNI, kata Kristomei, akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak humum untuk mengejar, mencari pelaku kejahatan kemanusiaan dan memastikan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

2. Propaganda juga dilakukan saat OPM bakar gedung sekolah

Tampak sejumlah rumah habis terbakar di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. OPM menuding aparat militer Indonesia yang membakar rumah-rumah tersebut. (IDN Times/Istimewa)

TNI juga mencatat aksi propaganda serupa di Distrik Angruk, Yahukimo pada 21 Maret 2025 lalu. OPM membakar gedung sekolah hingga rumah guru. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan (nakes) dan warga menjadi korban.

Dikutip dari keterangan Polri, ada satu orang korban tewas, empat individu luka ringan, luka berat tiga orang. Dua korban merupakan warga asli Yahukimo. TNI menilai serangan tersebut keji karena menyasar pihak-pihak yang mengabdikan diri bagi kemajuan Papua.

"Propaganda seperti ini terus lakukan terhadap tenaga kesehatan dan guru dengan dalih mereka prajurit TNI. Padahal, jelas-jelas yang dibunuh dan dianiaya adalah warga sipil yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan dan guru di Papua," kata Kristomei.

3. Evakuasi korban di Yahukimo terhambat kondisi geografis dan cuaca

Menko Polkam Budi Gunawan memberikan keterangan pers terkait pemulangan warga negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) di Terminal 3 VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025). (ANTARA FOTO/POOL/Muhammad Iqbal)

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengatakan hingga saat ini fokus pemerintah melakukan evakuasi terhdap belasan korban di Yahukimo. Kemudian, belasan jenazah itu akan dipulangkan ke keluarga.

"Tapi, proses evakuasi terhambat kondisi geografis dan cuaca di lokasi," ujar Budi di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada hari ini.

Kemenko Polkam, kata Budi, pada Kamis kemarin telah mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi termasuk TNI, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), Komdigi, Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden dan PCO untuk mengambil langkah-langkah penanganan kekerasan di Papua.

"Pemerintah akan terus melakukan peningkatan pengamanan di daerah-daerah rawan di Papua agar masyarakat dapat segera beraktivitas normal kembali," tutur purnawirawan jenderal itu.