Jakarta, IDN Times - Kecelakaan kerja proyek infrastruktur akhir-akhir ini kerap terjadi di Tanah Air. Bahkan, insiden yang terjadi sejak 2017 hingga 2018 ini kerap memakan korban jiwa maupun luka-luka.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia sedang mengejar ketertinggalan negara lain dengan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Karena melalui infrastruktur, diyakini pemerataan pembangunan mudah dijangkau.
Selama 2017, setidaknya ada tiga insiden yang dimulai dari ambruknya jembatan penyeberang Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (September), lalu ambruknya girder proyek Tol Pasuruan Probolinggo (29 Oktober), dan robohnya konstruksi girder proyek Tol Pemalang-Batang (30 Desember).
Awal 2018 juga diwarnai kecelakaan proyek infrastruktur. Diawali ambruknya girder pembangunan jembatan pengganti ruas Lebak Bulus-Kampung Rambutan di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, pada 2 Januari 2018.
Kemudian, pada 22 Januari lalu proyek LRT yang menghubungkan Kelapa Gading-Velodrome di Kayu Putih, Jakarta Timur, ambruk. Tak hanya itu, 4 Februari lalu juga crane proyek double-double track (jalur ganda) milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, juga ambruk.
Dan kecelakaan kerja teranyar ambruknya pier head grider proyek Tol Becakayu di Kebon Nanas, Jakarta Timur, pada 20 Februari 2018. Pemerintah akhirnya mengeluarkan moratorium atau menghentikan proyek infrastrukur sementara waktu, untuk melakukan evaluasi megaproyek ini.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuturkan, sebagai negara besar, pemerintah Indonesia sekarang sedang berusaha keras melakukan lompatan-lompatan kemajuan, agar tak ketinggalan dari negara-negara lain.
Pada 2018 misalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur lebih dari Rp400 triliun. Diperkirakan selama lima tahun ke depan dibutuhkan anggaran hingga Rpp5.400 triliun. Anggaran sebesar itu untuk membangun pelabuhan, bandara, jalan, jalan tol, pembangkit listrik, waduk, dan lainnya.
"Tahun ini pemerintah akan membangun jalan sepanjang 865 km, enam airport atau bandara, 15 pelabuhan, 54.000 hektare jaringan irigasi baru, dan lebih dari 6.000 unit rumah susun," kata Jokowi dalam sambutan Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI 2018 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).
Tahun 2019 baru dimulai pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama. Menurut Jokowi, dunia berubah dengan cepat seiring revolusi industri.
"Inilah yang harus kita antisipasi, perubahan cepat ini berbasis digitalisasi, komputing power, dan data analytics. Pengaruh revolusi industri 4.0 ini akan melanda seluruh kehidupan masyarakat dan juga institusi negara, semua negara tidak bisa membendung ini," kata Jokowi.
Pada kesempatan sama, Jokowi mengatakan, kepastian hukum adalah kunci bagi pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Kepastian hukum adalah kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum juga meningkatkan kepercayaan rakyat dan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia.
Menurut Jokowi, rasa keadilan dan kepastian hukum adalah pilar utama. Presiden menyebutkan banyak negara yang pada akhirnya terpuruk menjadi negara lemah, atau bahkan menjadi negara gagal, karena gagal menghadirkan hukum yang terpercaya.
“Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai terjadi hukum di negara kita lemah. Hukum harus kuat dalam memberikan rasa keadilan, hukum harus kuat dalam memberikan rasa keadilan dan hukum harus memberikan fondasi yang kuat untuk lompatan kemajuan Indonesia,” kata Jokowi seperti dilansir ksp.go.id, Rabu (21/2).
Jokowi yakin dengan hukum yang kuat akan menjadi fondasi kuat untuk membangun kesejahteraan rakyat, membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjual-belikan yang bisa diperdagangkan. Hal ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap institusi-institusi negara kita. Yang bisa meruntuhkan kepercayaan pada intistusi-institusi yang seharusnya memegang amanah menjaga keadilan,” tutur dia.