Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Digital Terus Meningkat

Menurut PBB untuk Perempuan, kekerasan atau kejahatan terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi digital adalah segala tindakan menggunakan alat atau teknologi yang menyebabkan beberapa kerugian terhadap perempuan karena gender mereka. Jenis kejahatan ini dapat berdampak kepada fisik, seksual, psikologis, sosial, politik, atau ekonomi mereka. 

Perlu diketahui juga bahwa tindakan seperti ini merupakan bagian dari pola kekerasan terhadap perempuan yang lebih besar di lingkup online maupun offline, seperti penyalahgunaan gambar intim, doxing (mengungkap informasi pribadi), trolling (pelecehan online), dan berbagi gambar deepfake. Hal-hal ini juga mencakup ujaran kebencian misoginis serta upaya untuk membungkam dan mendiskreditkan perempuan secara digital.

Oleh karena itu, PBB untuk Perempuan menekankan bahwa penanganan isu ini sangatlah penting. Sebab, tindakan-tindakan tersebut bisa sebahaya kekerasan yang dilakukan di luar dunia digital, dan akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan politik perempuan. 

PBB untuk Perempuan juga menjelaskan bahwa kekerasan digital dapat membatasi partisipasi perempuan di dunia maya, sehingga meningkatkan kesenjangan gender di ruang digital dan membatasi ruang suara perempuan. Hal ini merupakan kekhawatiran yang signifikan, mengingat mayoritas dari sekitar 2,9 miliar orang yang masih belum terhubung ke internet adalah perempuan.

Berdasarkan Institute of Development Studies, sekitar 16 hingga 58 persen dari perempuan telah mengalami kejahatan digital berbasis gender. 

Economist Intelligence Unit juga menemukan bahwa 38 persen dari perempuan memiliki pengalaman pribadi terkait kejahatan digital, dan 85 persen dari perempuan yang menghabiskan waktu di dunia maya pernah menyaksikan terjadinya kejahatan digital terhadap perempuan lain. 

PBB untuk Perempuan menjelaskan, bentuk kejahatan yang paling umum dilaporkan adalah misinformasi dan pencemaran nama baik (67 persen), pelecehan dunia maya (66 persen), ujaran kebencian (65 persen), peniruan identitas (63 persen), peretasan dan penguntitan (63 persen).

Selain itu, astroturfing (upaya terkoordinasi untuk secara bersamaan membagikan konten yang merusak ke seluruh platform, 58 persen), pelecehan berbasis video dan gambar (57 persen), doxing (55 persen), ancaman kekerasan (52 persen), dan gambar yang tidak diinginkan atau seksual eksplisit konten (43 persen).

PBB untuk Perempuan menjelaskan bahwa pandemik COVID-19 meningkatkan jumlah kekerasan digital terhadap perempuan, sebab banyak dari mereka beralih ke dunia online untuk bekerja, sekolah, dan melakukan aktivis sosial. 

Di Australia, tercatat kenaikan sebesar 210 persen pada jumlah pelecehan berbasi gambar terkait dengan pandemik. Selain itu, ada pula data dari India, Sri Lanka, dan Malaysia yang menunjukan kenaikan 168 persen  pada jumlah postingan daring yang berunsur misoginis saat masa lockdown. 

Sebelum pandemik, 38 persen dari perempuan yang telah disurvei oleh Glitch UK telah mengalami kekerasan atau kejahatan online, dengan 27 persen peningkatan yang dialami saat COVID-19 melanda. Sedangkan untuk perempuan minoritas, data rata-rata yang dilaporkan lebih tinggi, sebesar 50 persen sebelum pandemi dan mengalami kenaikan sebesar 38 persen setelah pandemik. 

Tentunya, komunitas yang paling terdampak oleh kejahatan digital berbasis gender adalah perempuan, namun ada pula kelompok terkhusus yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Mereka adalah perempuan penyandang disabilitas, perempuan migran, dan kelompok LGBTIQ+. 

Perempuan muda yang lebih sering menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran dan kehidupan sosial mereka juga menghadapi tingkat risiko lebih tinggi terhadap kekerasan online.

Satu penelitian global dari Plan International telah menemukan 58 persen dari perempuan dan perempuan muda pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan online.

Selain itu, perempuan pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis dan anggota parlemen juga menghadapi peningkatan tingkat kekerasan. UNESCO menemukan 73 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan online saat bekerja.

Ada beberapa hal yang menurut PBB untuk Perempuan dapat dilakukan untuk menangani masalah ini. Beberapa contohnya untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah, sektor teknologi, organisasi hak-hak perempuan dan masyarakat sipil memperkuat kebijakan. Selain itu, juga untuk mengembangkan dan menerapkan undang-undang dan peraturan dengan partisipasi para penyintas dan organisasi perempuan.

Sebagai organisasi sendiri, PBB untuk Perempuan telah merealisasikan beberapa upaya penanganan kejahatan online terhadap perempuan. Pada Sessions of the Commission on the Status of Women yang ke-67 yang diselenggarakan PBB, mereka mengakui peran penting teknologi dan inovasi dalam mencapai kesetaraan gender. 

Mereka mendorong lebih banyak investasi untuk mengurangi kesenjangan digital gender, lingkungan inovasi yang inklusif, serta teknologi dan inovasi yang aman dan responsif terhadap isu gender. 

PBB untuk Perempuan juga mengatasi masalah ini melalui program forum Generation Equality, dengan meningkatkan program pencegahan, meningkatkan layanan penyintas, memberikan dukungan kepada organisasi, dan lainnya.