Keluarga Korban Penembakan di Papua Marah Santunan Hanya Rp24 Juta

PT Istaka Karya mengadakan pertemuan dengan keluarga korban penembakan di Kabupaten Nduga, Papua untuk membahas soal santunan. Pertemuan berlangsung di hanggar Bandara Mozes Kilangan Timika.

Dalam proses negosiasi ini, keluarga menolak kalau perusahaan hanya memberikan Rp24 juta kepada keluarga korban.

Dana Rp24 juta itu terdiri dari Rp16,2 juta sebagai uang duka, santunan Rp4,8 juta, dan penggantian biaya pemakaman Rp3 juta.

Kemarahan keluarga korban semakin menjadi ketika mendengar penjelasan perwakilan PT Istaka Karya bahwa jumlah tersebut sesuai dengan peraturan.

Mereka menyebut, peristiwa itu tidak masuk dalam kategori kecelakaan kerja, karena terjadi ketika pekerja sedang beristirahat.

Kemarahan keluarga semakin memuncak bahkan sempat terjadi adu mulut ketika Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Papua Osman Marbun, mempertanyakan status peserta negosiasi.

Dalam adu mulut, Osman mengatakan, pihaknya sudah susah payah mengambil "barang" (jenazah) dari dalam hutan.

Kontan saja keluarga korban marah mendengar hal ini. "Itu bukan barang, itu manusia, Kenapa kau bilang itu barang?" kata keluarga korban. 

Untuk meredam suasana, Osman kemudian dibawa keluar dari tempat negosiasi. Negosiasi yang berjalan hampir dua jam itu terpaksa dihentikan sementara, dan akan dilanjutkan setelah istirahat sejenak.

Namun, perwakilan keluarga korban tetap bersikeras bahwa peristiwa yang terjadi masuk dalam kategori kecelakaan kerja.

Mereka berharap pihak perusahaan bisa mempertimbangkan permintaan keluarga untuk dapat memberikan santunan dalam jumlah wajar.

Sementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, para karyawan PT Istaka Karya yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai pahlawan pembangunan Papua. Hal itu ditegaskan Panglima TNI saat menemui keluarga korban di Hanggar Bandara Mozes Kilangan Timika.

Panglima TNI berjanji untuk menangkap dan memproses pelaku kejahatan kemanusiaan ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.