Kemen PPPA: Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Harus Dipenuhi

Dalam mengimplementasikan restitusi diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Mulai dengan membangun serta meningkatkan pemahaman perspektif perlindungan anak dan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana yang ada di tingkat lembaga pelayanan perlindungan khusus anak.

Selain itu dilakukan percepatan koordinasi, sinergi, dan implementasi di tingkat layanan pemenuhan hak restitusi korban.

Sementara, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyampaikan KPAI dalam pengawasannya masih menemukan gap dalam implementasi pemenuhan restitusi terhadap anak korban. Di antaranya yakni masih minimnya pengetahuan mengenai pemenuhan hak restitusi untuk anak korban pidana di tingkat APH dan Pendamping Korban. 

“Perlu diperkuat pengawasan terhadap implementasinya, dalam hal ini political will pemda sangat penting sebagai bentuk komitmen pemda, jika gap ini terus berlangsung tanpa ada pengawasan independen, maka rantainya akan sama,” kata Ai.

Anak yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual serta korban penculikan, korban kekerasan fisik, pornografi hingga perdagangan berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 71D (1) Setiap anak yang menjadi korban AMPK (anak membutuhkan perlindungan khusus) pada pasal 59 ayat 2.

Kemudian ada juga amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 angka 11 yang membahas ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Isu soal restitusi ini dibahas sejumlah pengampu kepentingan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan dialog pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan, eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).