Kemen PPPA Kecam Dugaan Kasus Kekerasan Anak di Batam

28 Nov 2021, 16:53 WIB

KPAI ungkap dugaan kekerasan di SPN Dirgantara Kota Batam. (dok. KPAI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dugaan tindakan kekerasan dan pemenjaraan oleh oknum pendidik kepada anak didik di sebuah SMK atau SPN Dirgantara Kota Batam.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengungkapkan Kemen PPPA tidak mentoleransi bentuk kekerasan anak.

“Kami dari Kemen PPPA tidak mentoleransi segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dimanapun, termasuk di lingkungan sekolah. Kami juga menyayangkan bahwa kekerasan yang terjadi seringkali dilakukan dengan dalih mendisiplinkan anak atas kesalahan yang dilakukan," kata dia dalam keterangannya dikutip Minggu (28/11/2021).

1. Kemen PPPA akan pantau terus melakukan pemantauan

Kunjungan KemenPPPA pada korban paedofilia asal Padang | Deputi Perlindungan Anak, Nahar mengunjungi TR di RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Selasa (3/11). (Dok. Humas KemenPPPA)

Dia mengungkapkan kasus ini seolah-olah memberikan gambaran pada masyarakat, bahwa sekolah yang sejatinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, malah menempatkan anak pada risiko menjadi korban kekerasan.

Kemen PPPA menyampaikan akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau terkait proses hukum dan pendampingan anak-anak korban.

Nahar mengatakan ada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana anak di dalam dan di lingkungan sekolah, wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

2. Sebanyak 2,55 persen kekerasan di sekolah dilakukan guru

Ilustrasi Sekolah. IDN Times/Galih Persiana

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa dari 12.938 anak korban kekerasan sepanjang Januari-Oktober Tahun 2021, ada 87 anak berusia 16-17 tahun yang menjadi korban kekerasan di sekolah.

Sementara itu data SIMFONI PPA juga mencatat sepanjang Januari-Oktober 2021, presentase guru sebagai pelaku kekerasan berjumlah 2,55 persen.

"Kasus ini menjadi salah satu contoh bahwa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah perlu mendapat perhatian khusus, karena berdasarkan informasi yang diterima dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam beberapa anak korban mengalami trauma dan membutuhkan penanganan profesional," kata Nahar.

3. Ancaman pidana yang menghantui tenaga pendidik

Ilustrasi kekerasan terhadap anak (IDN Times/Sukma Shakti)

Jika terbukti bahwa oknum tenaga pendidik SMK di Batam melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, maka dapat diancam hukuman pidana berlapis, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 354 KUHP, yang ancaman hukuman penjaranya di atas 5 tahun, serta hukuman pemberhentian pelaku dengan tidak hormat (PTH) dari instansinya.

“Kami juga memberikan apresiasi atas respon cepat yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Kepri dalam menanggapi pengaduan dari orangtua korban. Harapannya, Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Dinas yang Membidangi Urusan Perlindungan Anak dapat mengawal kasus ini sehingga bisa anak dapat terlayani secara komprehensif. Selain itu, koordinasi dengan dinas terkait juga penting dilakukan agar pemenuhan hak anak tetap bisa terpenuhi, khususnya hak atas pendidikan,” ujar Nahar.