Kemenag: Dana 18 Ribu Jemaah Umrah Tertahan di Perusahaan Penerbangan

21 Okt 2021, 14:35 WIB

Jemaah umrah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. (IDN Times/Mela Hapsari)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah mengumpulkan data jemaah umrah dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang tertunda keberangkatan karena penutupan akibat pandemik COVID-19 sejak 2020 lalu. Saat itu, ada 18 ribu jemaah yang sudah membayar biaya tiket pesawat, namun tak jadi berangkat.

"Kami juga melakukan pembahasan dana jemaah umrah tertunda di maskapai penerbangan. Karena banyak dana jemaah, yang maaf, tertahan di maskapai penerbangan," ujar Direktur Bina Haji dan Umrah Kemenag, Nur Arifin, dalam acara Webinar yang diselenggarakan FMB9, Kamis (21/10/2021).

Arifin menjelaskan, saat pengumuman penyelenggaraan umrah ditutup, ada jemaah yang sudah di Bandara Soekarno-Hatta dan ada pula yang berada di dalam pesawat. Bahkan, jamaah yang sudah tiba di Arab Saudi harus kembali ke Tanah Air.

"Ini yang menjadi berat, karena akad jemaah umrah itu dia tidak beli tiket, dia akadnya membayar biaya umrah," katanya.

1. PPIU sudah membayar biaya tiket

Jemaah Umrah yang kembali melaksanakan Umrah Perdana di Makkah dalam Pandemik COVID-19 (Dok. KJRI Jeddah/Fauzy Chusny)

Karena jamaah membayar biaya umrah, mereka tidak tahu-menahu soal pembagian biayanya. Mereka yang sudah terlanjur membayar hanya ingin uangnya dikembalikan atau diberangkatkan.

Sayangnya, PPIU sudah membayar biaya tiket dan membayar biaya akomodasi selama di Saudi. Sementara, dana tersebut masih sulit untuk ditarik kembali.

"Tapi faktanya, travel sudah menggunakan (dana umrah untuk beli tiket), ini terjadi pada sekitar 18 ribu jemaah, karena mereka tinggal berangkat," katanya.

Arifin mengaku, pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan pihak maskapai mengenai hal tersebut. "Ini sedang kita bicarakan."

2. PPIU punya utang dan piutang

Ka'bah di Mekkah, Arab Saudi (IDN Times/Umi Kalsum)

Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Budi Darmawan, mengatakan pihaknya memiliki utang dan piutang. Untuk utang yakni kepada jemaah, sedangkan piutang kepada pihak ketiga yang sudah ada transaksi tiket pesawat, biaya akomodasi, dan segala kebutuhan jemaah.

"Kami punya utang memberangkatkan (jemaah), dan kami juga punya piutang, karena kami sudah membayarkan kepada pihak ketiga," kata Budi.

3. Jemaah umrah RI akan diberi kartu untuk scan barcode sertifikat vaksin

Ilustrasi Ka'bah di Masjidil Haram, Arab Saudi (IDN Times/Uni Lubis)

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan RI dan Arab Saudi saat ini masih membahas mengenai sinkronisasi data di aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna. Sinkronisasi itu dilakukan agar jemaah Indonesia ketika umrah bisa langsung terlihat datanya, apakah sudah divaksinasi COVID-19 atau belum.

Untuk mengantisipasi jemaah yang kesulitan menggunakan smartphone, Pemerintah Indonesia akan memberikan jemaah sebuah kartu. Arifin menerangkan, kartu tersebut nantinya bisa memindai barcode yang ada di Arab Saudi.

"Kami pada tanggal 12 Oktober 2021 telah mengadakan FGD dengan Kementerian Kesehatan, PT Telkom, buat keputusan, jemaah tidak hanya membuat aplikasi, setiap jemaah akan dibuat kartu, jadi ketika ada scan langsung kartunya dilihat, untuk memudahkan jemaah terutama lansia dan tidak terbiasa dengan teknologi.

Kerajaan Arab Saudi hanya membatasi usia minimal 18 tahun yang bisa berangkat umrah.

"Artinya, tidak dibatasi usai maksimalnya. Nah, di sini maka syarat yang perlu diperhatikan dari sisi kesehatan, selama dia sehat kemudian negatif COVID dan tidak ada komorbid, maka dipastikan bisa berangkat, lansia tidak masalah, yang jadi perhatian adalah kesehatannya," katanya.

Arifin meminta kepada jemaah untuk senantiasa menjaga kesehatan. Arifin kemudian mengingatkan kepada jemaah, apabila umrah sudah dibuka, tetap patuh terhadap protokol kesehatan.