Kemenag Lobi Saudi agar Hapus Syarat Vaksin Booster bagi Jemaah Umrah

13 Okt 2021, 11:43 WIB

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief. (instagram.com/hilmanlatief)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan, pihaknya saat ini tengah melobi Pemerintah Arab Saudi agar tidak mensyaratkan vaksin booster bagi jemaah umrah Indonesia.

"Kami masih bernegosiasi, mudah-mudahan gak pakai booster, kan lebih enak. Misalnya harus dua kali vaksin aman, tapi isolasinya dua, tiga hari, kan lebih enak," ujar Hilman dalam acara "Ngobrol Seru by IDN Times", Selasa (12/10/2021).

Arab Saudi sendiri mensyaratkan bila ingin masuk ke negaranya, setiap orang sudah menerima dua suntik dosis vaksin dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johson.

Bila tidak, harus suntik booster dari salah satu vaksin yang digunakan di Arab Saudi.

1. Pemerintah susun aturan vaksin booster bila tetap harus dilakukan

ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Herka Yanis)

Meski demikian, bila nantinya syarat vaksin booster tak bisa diubah, Pemerintah Indonesia akan memikirkan vaksin apa yang akan digunakan dan apakah berbayar atau tidak.

"Kalau memang harus ada booster, ya harus di-booster. Tapi mekanisme booster-nya mau bagaimana, kita masih menyusun, nanti yang memberikan otorisasi pusat itu siapa, dari mana, bayar berapa, ditanggung siapa," ucapnya.

Hilman mengatakan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun aturan mengenai vaksin booster untuk umum. Sebab, aturan pemberian suntik booster di Indonesia saat ini hanya diberikan untuk tenaga kesehatan saja.

2. Bila vaksin booster bayar, jemaah diminta tak protes

ilustrasi vaksin rabies. (IDN Times/Arief Rahmat)

Hilman mengatakan, bila nantinya suntik vaksin booster itu berbayar, calon jemaah umrah hendaknya tidak proses. Kenapa?

"Ya gak boleh protes, masa Anda dapat tiga kali gratis ada jutaan orang belum divaksin, Anda minta gratis, nuraninya di mana? Anda ingin dapat booster yang ketiga, ada jutaan orang belum divaksin," ucapnya.

Meski demikian, kata Latief, Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi kepada Kerajaan Arab Saudi agar aturan suntik booster itu tidak diberlakukan.

"Kita masih bernegosiasi, mudah-mudahan gak pakai booster kan lebih enak. Misalnya harus dua kali vaksin aman, tapi isolasnya dua-tiga hari, kan lebih enak," katanya.

3. Umrah di masa pandemik diperkirakan akan ada biaya tambahan

Jemaah umrah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. (IDN Times/Mela Hapsari)

Lebih lanjut, Hilman Latief mengatakan, bila umrah kembali dibuka, kemungkinan ada biaya tambahan. Namun, dia belum dapat menyebut jumlahnya.

"Ya mungkin sekali (ada biaya tambahan). Itu kan biaya tambahan, teman-teman travel, agen travel masih menghitung," katanya.

Hilman menerangkan, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab ada biaya tambahan perjalanan umrah di masa pandemik. Hal itu terjadi karena adanya pengurangan kapasitas maksimal bus, pesawat, hingga hotel, sehingga membutuhkan biaya lebih mahal dari biasanya.

"Mudah-mudahan jemaah jadi berangkat, proses dipermudah. Ini tantangan di masa pandemik," ucapnya.

Meski demikian, Hilman mengaku Kemenag belum membuat batas maksimal harga atas kepada para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

"Kan teman-teman (PPIU) juga masih menghitung. Ya mempersiapkan secara matang, mereka juga ingin memberangkatkan jemaah, nanti kita buatlah (aturan batas maksimal harga)," katanya.