Kemenag Mulai Bahas Umrah 2021, Siap-siap Ada Dana Tambahan

24 Jul 2020, 11:59 WIB

Ilustrasi. Jemaah di Masjidil Haram, Makkah. (IDN Times/Mela Hapsari)

Jakarta, IDN Times - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (PHU Kemenag) mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442 Hijriah/2021. Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah 1442 Hijriah.

"Pembahasan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasinya, serta langkah persiapan seandainya Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah setelah selesainya musim haji 1441H," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim saat memimpin Diskusi Virtual tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 1442H dari Jakarta, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Agama pada Rabu (22/7/2020).

Rapat daring ini diikuti pimpinan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) /Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu Amphuri, Kesthuri, Himpuh, Sapuhi. Hadir juga perwakilan dari pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Ikut bergabung, jajaran Ditjen PHU dan Konsul Haji KJRI Jeddah.

Apakah sudah ada kepastian dari Saudi kapan ibadah umrah dimulai?

1.Arab Saudi belum berikan info resmi apakah akan membuka ibadah umrah 1442 Hijriah

Ramadan hari pertama di Masjidil Haram (ANTARA FOTO/REUTERS/Ganoo Essa)

Arfi menjelaskan, hingga kini, Arab Saudi belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah umrah 1442 Hijriah. Walaupun demikian, pemerintah merasa perlu untuk mempersiapkan mitigasi apabila ada permasalahan dan persiapan umrah.

“Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Saudi tentang penyelenggaraan ibadah umrah 1442H. Namun, kami merasa perlu siapkan mitigasi terkait potensi permasalahan dan persiapan penyelenggaraan umrah,” katanya.

Arfi menyampaikan pada rapat tersebut disepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jemaah umrah yang tertunda sejak akhir Februari 2020. Sebagaimana diketahui, pada 27 Februari 2020, Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah.

“Prioritas ini dipersiapkan jika Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah. Kesepakatan untuk memprioritaskan jemaah tertunda ini didukung dan diapresiasi Waketum Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia), Arta Hanif dan diamini seluruh asosiasi PPIU/PIHK,” kata Arfi.

2. Biaya umrah pada 1442 H diprediksi akan naik

Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Dok. IDN Times)

Ia mengatakan rapat itu juga membahas tentang kemungkinan penambahan biaya umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya. Hal itu karena adanya kenaikan pajak di Arab Saudi, termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat di Tanah Suci.

Untuk itu, PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) diminta untuk mulai menyusun rencana keberangkatan jemaah umrah yang tertunda.

“Namun, rencana tersebut tidak perlu mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan terlebih dahulu. Sebab, kepastian keberangkatan masih harus menunggu kebijakan Saudi,” tutur dia.

3.PPIU diminta untuk tidak menawarkan tanggal keberangkatan dan harga paket umrah

Ilustrasi jemaah haji asal Indonesia (Dok. Indonesia)

Kementerian Agama mewanti-wanti agar PPIU tidak menawarkan dulu tanggal keberangkatan dan mencantumkan harga paket umrah. Menurutnya, lebih baik, ditunggu lebih dulu kapan Saudi akan membuka pintu untuk menyelenggarakan umrah.

“Kita masih menunggu kebijakan Saudi kapan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrahnya,” tutur Arfi.

Ia menambahkan, rapat persiapan penyelenggaraan umrah akan digelar secara berkelanjutan. Ke depan, akan dilakukan pertemuan dan diskusi lebih mendalam guna membahas skenario mitigasi terkait penanganan permasalahan penyelenggaraan umrah setelah pandemik.

4.Garuda dan Saudia diminta untuk tidak mempersulit proses refund atau reschedule jemaah umrah

Ilustrasi Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia IDN Times/Yogie Fadila

Ketua Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia), Joko Asmoro, mendukung kebijakan Kemenag yang meminta PPIU untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah pada tahun depan. Joko juga sepakat agar PPIU tidak mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan umrahnya sebelum ada kejelasan informasi dari Saudi.

“Apapun kebijakan Kemenag terkait penyelenggaraan ibadah umrah 1442H, akan kami sosialisasikan kepada PPIU yang tergabung dalam anggota kami,” tutur Joko.

Terkait status tiket jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya, peserta rapat sepakat meminta Garuda dan Saudia untuk tidak mempersulit proses refund maupun penjadwalan ulang. Kedua maskapai ini sependapat. Namun, untuk kepastian keberangkatan, tetap menunggu kebijakan dari Saudi.

“Kami hanya mempersiapkan jadwal keberangkatan. Namun kepastian penerbangan masih menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi,” kata GSA Saudia Airlines Andi Bermawi yang diamini oleh VIP Umrrah and Hajj Garuda Indonesia. Ubay Ihsandi.