Kemendagri Soroti Realisasi APBD di NTT Masih Rendah

24 Agu 2022, 18:00 WIB

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam webinar bertajuk “Integrasi Pengelolaan Anggaran di Daerah”, Selasa (23/11/2021) (Dok.Kemendagri)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh wilayah di Indonesia untuk mengejar realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) tahun 2022.

Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni, menyoroti realiasi APBD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih rendah.

Oleh karena itu, Kemendagri mengirimkan tim gabungan monitoring, evaluasi dan asistensi APBD 2022 ke NTT. Dalam acara monitoring, evaluasi asistensi itu dihadiri oleh seluruh kabupaten/kota se-NTT.

"Kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi penyerapan APBD dilakukan untuk mendorong percepatan penyerapan APBD TA 2022 bagi daerah yang masih rendah realisasinya,” ujar Fatoni dalam keterangannya.

1. Tim membantu NTT menemukan masalah rendahnya realisasi APBD

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Fatoni menjelaskan, tim gabungan itu diterjunkan untuk membantu NTT menemukan masalah rendahnya realisasi APBD 2022.

Menurutnya, hingga 22 Agustus 2022, realiasi pendapatan APBD provinsi, kabupaten/kota se-NTT sebesar Rp12.721,23 milir atau 45,86 persen dari total pendapatan Rp27.736,52.

Sedangkan untuk realisasi belanja yakni Rp10.501,27 miliar atau 35,07 persen dari total belanja Rp29.944,44 miliar.

Sementara, anggaran tersisa dalam kas daerah (kasda) saat ini, yaitu untuk provinsi sebesar Rp230,10 miliar, dan total kasda kabupaten/kota berjumlah Rp2.051 miliar.

2. Kemendagri beberkan daerah yang realisasi pendapatan APBD di NTT di atas 40 persen

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam kesempatan itu, Fatoni membeberkan daerah di NTT yang realisasi pendapatan APBD-nya di atas 40 persen.

Daerah tersebut adalah Kabupaten Alor 53,99 persen, Kabupaten Sumba Tengah 47,42 persen, Kabupaten Flores Timur 43,71 persen, Kabupaten Manggarai Barat 43,03 persen, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 42,80 persen.

Menurut Fatoni, monitoring, evaluasi dan asistensi itu penting dilakukan untuk mendorong realiasi APBD segera terwujud. Dia mengatakan, realiasi APBD masih rendah karena lambatnya proses lelang di NTT.

3. Kemendagri minta pemerintah daerah susun perencanaan dan penganggaran kegiatan

Agus Fatoni (Dok. Kemendagri)

Lebih lanjut, Fatoni meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan secara konsisten dan terukur.

Fatoni mengatakan, setiap transaksi belanja pengadaan barang/jasa bisa menggunakan fitur e-katalog dan toko daring.

Sedangkan dalam melakukan lelang dini, pelaksanaannya dapat dimulai sejak bulan Juli atau Agustus tahun sebelumnya. Terutama pada saat Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disepakati bersama antara DPRD dan kepala daerah.

“Pemda harus mengoptimalkan uang kas yang ada di rekening kas daerah untuk pembayaran belanja sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pemda juga segera mempercepat pembayaran pengadaan barang/jasa sesuai termin pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas," tegas Fatoni.