Kemenhaj Lobi Saudi: Visa Batal Harus Bisa Diganti Biar Kuota Aman

Di hadapan delegasi kedua negara, Menhaj menggarisbawahi bahwa integrasi sistem ini memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar pembaruan teknologi.

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Menhaj.

Pemerintah menargetkan ekosistem digital ini mampu memangkas berbagai kendala birokrasi di lapangan.

“Pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah yang berjalan selaras dengan Saudi Vision 2030.

Salah satu fokus teknis utama yang sedang digodok adalah penguatan konektivitas data dengan sistem milik Saudi. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan platform Nusuk Masar yang difungsikan untuk mengatur kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah secara terpusat.

Selain integrasi data, Kemenhaj turut membawa usulan krusial terkait pemanfaatan kuota haji. Indonesia secara resmi mengusulkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme penggantian visa bagi jemaah yang terpaksa batal berangkat. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah hangusnya kuota haji.

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” tegas Menhaj menyuarakan hak jemaah Indonesia.

Lebih lanjut, delegasi Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait skema pembayaran Dam (denda) tamattu melalui platform digital. Digitalisasi pembayaran Dam ini dituntut agar prosesnya menjadi lebih praktis dan tidak lagi membingungkan jemaah saat berada di Tanah Suci.