Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Capres Nomor Urut 01 Anies Baswedan dalam acara kampanye dialogis 'Desak Anies'. (IDN Times/Amir Faisol)
Capres Nomor Urut 01 Anies Baswedan dalam acara kampanye dialogis 'Desak Anies'. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan enggan menilai kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipimpin oleh politikus Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar. 

Momen itu terjadi saat Anies Baswedan hadir dalam kampanye dialogis 'Desak Anies' di Hallf Pati Unus Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Mulanya, Anies ditanya oleh pembawa acara berapa nilai yang bisa disematkan untuk kinerja Kementerian LHK. Momen tersebut terjadi saat Anies membahas percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT).

Anies menilai, Indonesia terlambat untuk membangun EBT. Setelah itu, pembawa acara langsung meminta Anies untuk memberikan nilai terhadap kinerja Kementerian LHK.

"Kira-kira kalau Mas Anies bisa nilai, berapa nilai yang Mas Anies sematkan untuk Kementerian LHK?" kata Budi Adiputro selaku pembawa acara. 

"Kementerian Pertahanan kemarin udah, Kementerian LHK berapa?" imbuhnya. 

Mendengar hal itu, Anies memberi nilai kinerja Kementerian LHK sebesar 12 dari 14. Kendati demikian, ia mengatakan saat ini menilai kinerja kementerian cukup sensitif. 

"12 dari berapa, 12 dari 14 ya," ujarnya dibarengi gelak tawa.

"Ngasih nilai sensitif, ada yang habis itu ceramah terus nyebut angka terus," imbuhnya. 

1. Anies nilai kinerja Kemenhan 11 dari 100

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan bakal gelar kampanye akbar di Jakarta Internasional Stadium (JIS). (IDN Times/Amir Faisol/

Sebelumnya, Anies sempat memberi skor kinerja Kemenhan RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang juga Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto sebesar 11 dari interval 1-100.

Anies mengungkapkan sejumlah indikator mengapa memberikan skor 11, salah satunya karena penggunaan anggaran yang dinilai kurang maksimal sementara anggaran kementerian tersebut mencapai Rp700 triliun.

"Ketika anggaran dialokasikan Rp700 triliun selama ini, lalu anggaran itu tidak digunakan untuk memastikan kesejahteraan itu tidak tercapai, ya, ini ada masalah," kata Anies. 

2. Anies nilai kesejahteraan TNI diabaikan

Editorial Team

Tonton lebih seru di