Kemenkumham: Pembatalan Pidana Mati di KUHP Baru Bukan Celah Korupsi

16 Des 2022, 13:30 WIB

Dhahana Putra saat menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa pidana mati yang bisa dibatalkan dalam KUHP baru, bukan celah korupsi bagi kepala lapas (Kalapas).

Dalam Pasal 100 KUHP, disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah perilaku baik. Dengan demikian, narapidana mati bisa diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup.

"Nah siapa itu (yang tentukan narapidana berkelakuan baik) adalah dari unsur pemasyarakatan, dari unsur masyarakat, ada juga unsur dari kementerian lembaga, jadi tidak serta merta dari kalapas," ujar Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Dhahana Putra, di gedung Poltekip-Poltekim, Tangerang, Kamis (15/12/2022).

1. Penilaian psikolog juga perlu

Ilustrasi penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Dhahana mengatakan, unsur lainnya yang terlibat dalam penilaian masa percobaan hukuman mati bagi seorang narapidana adalah psikolog.

Dengan demikian, tidak serta merta seseorang bisa terlepas dari hukuman mati hanya karena berkelakuan baik dan mendapat rekomendasi dari Kalapas.

"Jadi tidak serta merta bahwa perubahan itu langsung rekomendasi dari kalapas, gak. Itu ada tim khsuusnya. Minimal unsurnya itu ada dari lapas juga ada, dari masyarakat juga ada, psikolog juga ada, dan kementerian/lembaga," kata dia.

2. Perlu ada Kepres yang berikan yuridis soal perubahan hukuman ini

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Dhahana Putra dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2022 Kemenkumham. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Kemudian, untuk melakukan rekomendasi ini, perlu ada aturan turunannya berupa Keputusan Presiden (Kepres) yang berkaitan dengan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

"Dan yang kedua adalah pada saat itu direkomendasikan, ada Kepresnya. Kepres akan berikan satu yuridis terkait perubahan dari pidana mati jadi pidana seumur hidup," kata dia.

3. Uji coba pidana mati selama 10 tahun

(Poster agar Saudi menghentikan hukuman mati) IDN Times/Indiana Malia

Dalam pasal 100 ayat 1 KUHP baru dijelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
b. peran terdakwa dalam tindak pidana; atau
c. ada alasan yang meringankan.

Kemudian, tenggang waktu masa percobaanya adalah 10 tahun dimulai sehari setelah putusan pengadilan inkrah. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

Namun sebaliknya, jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.