KemenPPPA Imbau Masyarakat Pilih Pemimpin Berperspektif Gender

01 Agu 2023, 09:12 WIB

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Jelang momen Pemilu 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI mengimbau supaya masyarakat bisa memilih pemimpin yang punya perspektif gender.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Leny N. Rosalin mengatakan, masyarakat harus jadi pemilih yang cerdas.

"Yang penting adalah kita semua sebagai pemilih kita harus cerdas dalam memilih. Memilih calon pemimpin yang memperjuangkan apa yang jadi perjuangan kita," kata Lenny N. Rosalin saat ditemui dalam acara bertajuk "Gender dan Perubahan Iklim Menuju Konferensi Para Pihak (COP) 28", di Jakarta dilansir Selasa (8/1/2023).

1. Pilih kader yang bisa selesaikan isu gender

Deputi V Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (Kemen PPPA), Leny Rosalin usai agenda Nasional tentang Gender dan Perubahan Iklim: Menuju COP-28 di Jakarta, Senin (31/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Leny mengatakan masyarakat diharapkan bisa memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang memang bisa selesaikan masalah bangsa yang ada. Termasuk di antaranya terkait isu perempuan dan anak.

"Mari kita sama-sama cerdas dalam memilih. Siapapun presiden, DPR, DPRD, dan DPD nanti bisa membuat kebijakan, program kegiatan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah bangsa, terutama terkait isu perempuan dan anak, isu gender, baik nasional dan internasional," katanya.

2. Komitmen global Indonesia soal isu perempuan dan anak

idntimes.com

Kini Indonesia, kata dia, sudah memiliki berbagai komitmen global. Mulai dari ratifikasi Konvensi International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW), Sustainable Development Goals (SDGs), Konvensi Hak Anak yang ke depannya harus terus diperjuangkan.

"Semua itu bagian dari perjuangan kita," katanya.

3. Program kandidat harus lihat penduduk perempuan dan anak

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Maka dari itu edukasi soal isu perempuan dan anak yang ada perlu dilakukan. Edukasi dilakukan bukan hanya pada pemilih, tetapi kepada para kandidat pemimpin bangsa dan calon legislator yang akan maju dalam kontestasi politik ke depan.

"Karena perempuan itu 50 persen, anak sepertiganya, perempuan plus anak total dua pertiga dari penduduk kita. Jadi di dalam programnya, kalau gak ada yang menyasar tentang dua pertiga penduduk kita, ini edukasinya. Nah ini yang mungkin edukasinya perlu kita lebih perkuat lagi," katanya.