Kemensos Akui Ada Warga Mampu dapat Bansos dari Pemerintah

Andi mengatakan bahwa ada prosedur untuk memperbaiki data tersebut, meskipun harus dimulai dari RT, RW, lurah, hingga wali kota atau bupati/gubernur.

Bupati/gubernur dapat mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk perubahan data seorang warga yang dinilai layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun demikian, Andi meyakini bahwa tingkat kesalahan DTKS tidak terlalu tinggi.

"Terlepas dari error tadi, kami yakin (kesalahan) itu tidak besar. Memang prosedurnya harus begitu, kalau tidak bisa kacau, karena semua orang bisa memasukkan (nama) dan ada kepentingan berbeda," kata dia.

Berdasarkan data DTKS yang dikembangkan Kemensos sejak 2011, terdapat 92,3 juta orang atau 29 juta keluarga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial khusus dampak COVID-19 yang disalurkan oleh Kemensos mencakup Program Sembako Jabodetabek untuk 19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bansos Tunai KPM non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.

Sementara itu, program bantuan sosial yang memang sudah berjalan sebelum adanya pandemik, yakni Program PKH penyaluran bansos untuk 10 juta KPM dan Program Sembako untuk 20 juta KPM.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kemensos mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial sembako mau pun tunai agar lebih tepat sasaran.

"Kami mendorong pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial, agar penerima bantuan sosial merata dan tepat sasaran serta bermanfaat membantu masyarakat, khususnya yang terdampak pandemik," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis.