Kementan Gandeng Berbagai Pihak Perkuat Kelapa Sawit Indonesia

09 Mar 2023, 12:50 WIB

Acara Musyawarah Nasional (MUNAS) GAPKI ke XI, mulai dari tanggal 8 hingga 10 Maret 2023 di Bali (Dok. Kementan)

Bali, IDN Times - Sektor pertanian andalan perekonomian nasional, salah satunya sub sektor perkebunan turut menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian. Perekonomian di tahun 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp468,64 triliun (75,30%).

Saat ini, kebun sawit rakyat terus dihadapkan berbagai tantangan baik dari segi produksi, produktivitas, maupun capaian peremajaan. Pemerintah tentu tak tinggal diam, terus berupaya menemukan dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Salah satunya melalui koordinasi dan sinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan berbagai pihak terkait lainnya.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mewakili Menteri Pertanian hadiri acara Musyawarah Nasional (MUNAS) GAPKI ke XI, mulai dari tanggal 8 hingga 10 Maret 2023 di Bali. MUNAS kali ini mengangkat tema memperkuat kemitraan industri sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional.

“Demi memperkuat kelapa sawit Indonesia kata kuncinya adalah kemitraan yang merupakan upaya membangun kelembagaan petani dalam rangka peningkatan ekonomi melalui nilai tambah dan daya saing kelapa sawit nasional,” ujarnya.

1. Tingkatkan produksi melalui peremajaan sawit

MUNAS yang mengangkat tema memperkuat kemitraan industri sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional. (Dok. Kementan)

Andi Nur mengungkapkan bahwa tantangan utama industri kelapa sawit adalah pada produksi dan produktivitas. Padahal, luasan areal dan produksi Indonesia menjadi yang nomor 1 di dunia.

“Untuk itu perlu menjadi perhatian kita semua, mari bersama dorong terus peningkatan produktivitas tanaman, dengan perkuat strategi khususnya melalui peremajaan tanaman pada perkebunan rakyat” ujar Andi pada keterangannya.

Pemerintah bersama pihak terkait terus berupaya mendorong dan genjot realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 dengan capaian sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan.

Guna tingkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, Kementan terus melakukan upaya kolaborasi dengan difasilitasi oleh pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pemerintah pun menyasar kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun) dan produktivitas rendah, untuk diremajakan melalui program PSR yang sudah berjalan sejak tahun 2017.

“Di tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi, sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota,” tambah Andi.

2. Program PSR sasar 180.000 hektar sawit

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Dalam rangka mendorong peremajaan sawit, program PSR pada tahun 2023 ditargetkan mencapai seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. GAPKI harus turut berkontribusi dan bersinergi demi mensukseskan program tersebut, dengan mendorong kemitraan perusahan-perusahaan besar dengan kelembagaan pekebun rakyat.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka akselerasi pencapaian PSR, diawali dengan revisi Permentan Nomor 03 tahun 2022 menjadi Permentan Nomor 19 tahun 2023. Tak hanya itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten dan provinsi.

Upaya lain yang telah dilakukan beberapa waktu lalu adalah penandatanganan Komitmen Bersama antara Kementerian Pertanian khususnya Direktur Jenderal Perkebunan, dengan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Kementan juga menghadirkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan dukungan dalam akselerasi program PSR melalui Program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) agar pelaksanaan program PSR dapat berjalan dengan baik.

“Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi. Saya optimis Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak dalam mengakselerasi kolaborasi semua pihak,” ujar Andi Nur.

3. Kementan apresiasi GAPKI

MUNAS yang mengangkat tema memperkuat kemitraan industri sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional. (Dok. Kementan)

Pada kesempatan ini, Kementan juga mengapresiasi atas kinerja dan capaian GAPKI beserta pihak terkait lainnya yang luar biasa memberikan komitmen terbaik dan tetap berprestasi pada sektor pertanian khususnya kelapa sawit Indonesia.

“Semoga langkah-langkah yang kami lakukan mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat perkebunan kelapa sawit nasional, khususnya bagi pekebun kelapa sawit. Mari melangkah dengan semangat, jadilah inspirasi yang mampu memberikan pencerahan. Mari kita wujudkan kelapa sawit Indonesia maju mandiri modern,” harap Andi Nur. (WEB)