Teruskan Tradisi Baik, Kementan Raih WTP 3 Tahun Berturut-turut

Rizal pun memberikan catatan penting terhadap capaian Kementan, yakni Kementan tidak hanya berhasil dalam pengadaan bahan pangan terutama menjelang hingga sesudah Lebaran sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan. Namun, secara kuantitas Kementan berhasil meningkatkan daya beli petani secara signifikan.

BPS merilis NTP Mei 2019 sebesar 102,61, naik 0,38 persen dari NTP April yang hanya 102,23. Demikian juga NTUP Mei sebesar 111,94, naik sebesar 0,73 persen dari April sebesar 111,13.

"Ini semua berkat kerja keras Kementerian Pertanian. BPK punya dua rekomendasi, kami mengusulkan agar anggaran untuk memperbaiki data pertanian dalam arti luas, termasuk data penempatan untuk petani yang memperoleh subsidi pupuk, data luas lahan, luas panen, dan data lainnya harus ditingkatkan,” tutur Rizal.

Rizal melanjutkan, rekomendasi selanjutannya ialah BPK mendukung peningkatan anggaran riset dan pengembangan pertanian. Pasalnya, Indonesia akan mengikuti persaingan global yang sangat ketat, terutama dengan negara sekitar, seperti Thailand yang sudah melangkah maju.

"Dengan kemajuan riset dan pengembangan, produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus, bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar internasional," tutur Rizal.

Rizal menambahkan, "Saya sangat mengapresiasi Wakil Presiden Argentina dan pejabat negara Eropa yang ingin mengimpor komoditas pangan kita. Tentu saja untuk meningkatkan aspek riset dan pengembangan menjadi lebih penting untuk menjadikan komoditas pangan kita jaya di pasar internasional.”

Sementara itu, Mentan Amran mengatakan capaian opini WTP tahun 2018 ini merupakan komitmen Kementan untuk memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel tidak lagi diragukan. Kementan hingga saat ini sangat bagus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Raihan opini WTP ini merupakan oleh-oleh Ramadan buat kita semua. Apalagi kita berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut, sehingga menjadi sejarah baru," tutur Amran saat memberikan sambutan.

Oleh karena itu, menurut Amran, perolehan opini WTP ini ialah prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya pada 2006-2007, Kementan mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

“Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementerian Pertanian bekerja dengan uang rakyat, sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas,” tutur Mentan Amran.

Amran menjelaskan bahwa kembalinya Kementan meraih opini WTP ini tentu berkat terjaganya komitmen dalam menindak tegas praktik atau tindakan korupsi di lingkup Kementan. Oleh karena itu, tidak ada ruang baik bagi pihak internal Kementan maupun eksternal yang melakukan korupsi atau penyelewengan anggaran dalam bentuk apa pun.

Faktanya, sambungnya, selama empat tahun terakhir, Kementan telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, memberikan sanksi kepada 844 pegawai, dan ada pemecatan pegawai karena melakukan penyelewengan atau korupsi. Bahkan, berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata kelola yang tengah dijalankan.

"Inilah bentuk nyata keseriusan bahwa penindakan praktik korupsi di Kementan benar-benar tidak diberikan ruangan dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktik-praktik KKN, Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP,” tutur Mentan.

Menteri Amran menambahkan, keberhasilan dalam pengelolaan keuangan ini pun sejalan dengan keberhasilan yang dicapai Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun sektor pertanian. Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen pada 2017.

“Capaian lainnya, ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26 persen, nilainya Rp1.700 triliun. Begitu PDB sektor pertanian naik 47 persen, total akumulasi nilainya Rp1.375 triliun atau separuh dari APBN,” ungkap Mentan.

Selanjutnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102.46, tertinggi selama lima tahun terakhir. NTP ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani.

Selain peningkatan NTP, peningkatan kesejahteraan petani juga tecermin dari penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebanyak 9,82%, turun 0,30% dibanding September 2017 yang sebesar 10,12%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah ini turun 630.000 orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang.

“Beberapa capaian nyata ini tentu menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran di Kementan benar-benar dimanfaatkan semestinya bahkan berhasil membawa prestasi dalam pembangunan sektor pertanian,” tutur Amran.