Kementerian Komdigi Percepat Internet Desa Lewat Kolaborasi Kementerian

Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Melalui sinergi ini, pemerintah akan memetakan kebutuhan infrastruktur digital di desa-desa secara lebih akurat agar pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

“Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” jelas Meutya.

Meutya menegaskan, akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan percepatan konektivitas sebagai upaya pemerataan hak digital seluruh warga negara.

“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan, karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting bagi kemajuan desa.

"Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal," tutur Yandri.

Menurutnya, banyak potensi ekonomi desa yang bisa berkembang pesat dengan dukungan konektivitas digital.
Ia mencontohkan Desa Kertasana di Pandeglang, yang berhasil mengekspor ikan mas koki ke luar negeri berkat pemasaran digital.

“Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” ujar Yandri.