Kementerian PPPA dan Australia Sinergi Isu Gender, Perempuan dan Anak

31 Mei 2022, 21:22 WIB

Ilustrasi anak-anak. (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) memperkuat sinergi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di tingkat Asia-Pasifik lewat pertemuan bilateral dengan Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia dan Australia berdiskusi soal isu gender dan anak serta perkuat kemitraan yang sudah terjalin.

"Perempuan memiliki peran besar dalam isu perdamaian, keamanan, dan juga kepemimpinan. Hal itulah yang akan dikembangkan oleh Kemen-PPPA hingga level pedesaan melalui DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak),” kata Sekretaris Kemen-PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dikutip dari keterangan resmi, Selasa (31/5/2022).

1. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender bakal didiskusikan DPR 2023

Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU TPKS pada Selasa (12/4/2022). (dok. KemenPPPA)

Indonesia sendiri punya beberapa kebijakan dalam menguatkan isu kesetaraan gender, mulai dari meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan SDGs (Sustainable Development Goals).

Kemen-PPPA lewat Deputi Kesetaraan Gender juga sudah kembangkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender (RUU KG) yang diklaim akan siap didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2023.

2. Isu kesehatan juga jadi hal yang dibicarakan

Menteri PPPA sahkan desa ramah perempuan dan peduli anak, Kabupaten Klungkung, Bali (dok. KemenPPPA)

Sementara itu, dalam pelaksanaan G20, Kemen-PPPA, kata Pribudiarta, jadi mother ministry engagement group dan working group Women20 dan G20 Empower. Women20 telah melaksanakan serangkaian side event dan turut mendiskusikan isu internal terkait diskriminasi gender, kesehatan dan perempuan, perempuan di UMKM, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perempuan di pedesaan.

"Dalam meningkatkan peran perempuan dan memberikan perlindungan bagi anak di pedesaan, Kemen-PPPA juga bekerja sama dengan working group lainnya. Upaya yang sedang dikembangkan di antaranya menyusun policy brief dan disampaikan kepada kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Kesehatan terkait isu kesehatan perempuan," ujarnya.

3. Beberapa peraturan turunan UU TPKS akan diimplementasikan

Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan RUU TPKS pada Selasa (12/4/2022). (dok. KemenPPPA)

Sementara dalam pemenuhan hak perempuan, Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur perlindungan pada korban kekerasan. Beberapa aturan turunan di UU TPKS agar diimplementasikan dengan baik juga sedang disusun.

"Upaya perlindungan hak perempuan yang dilaksanakan KemenPPPA diantaranya perlindungan perempuan di rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan pra sejahtera, perempuan lansia, disabilitas, korban kekerasan dan perempuan di situasi bencana, dan perempuan dalam konflik sosial, serta perempuan yang menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan berbasis gender online yang mengalami kenaikan sejak masa pandemi COVID-19,” kata dia.

Pribudiarta menambahkan dari sisi dunia usaha, KemenPPPA mendorong target 25 persen perempuan menjadi pemimpin di perusahaan pada 2025. KemenPPPA berupaya mendorong prinsip pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di perusahaan, mendorong kemampuan perempuan di bidang digital dan Science, Technology, Engineering and Math (STEM).

4. Isu perempuan dan anak tugas penting diselesaikan dan disinergikan

Ilustrasi kekerasan terhadap anak (IDN Times/Sukma Shakti)

Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak, Christine Clarke menyampaikan perannya dalam memastikan pemberdayaan perempuan dan perdamaian, serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Oleh karenanya, Australia berupaya mendorong kesetaraan gender sebagai prioritas kerja sama luar negeri dan mewujudkan kesetaraan gender bersama Indonesia sebagai negara yang memiliki tantangan yang sama.

“Isu perempuan dan anak merupakan tugas penting untuk diselesaikan dan disinergikan. Semoga, ke depan Indonesia dan Australia dapat saling bekerja sama dengan baik,” kata dia.