Kemhan Bantah Klaim OPM, TNI Tak Terlibat Tambang Emas Ilegal di Papua

11 Apr 2025, 05:33 WIB

Santi Dewi

Kepala Biro Infohan Kementerian Pertahanan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang. (www.instagram.com/@frega_wenas)

Intinya sih...

Kementerian Pertahanan membantah klaim TPNPB-OPM soal 11 korban pembunuhan di Yahukimo, Papua, menyatakan korban adalah warga sipil bukan anggota TNI.
Pernyataan bantahan juga disampaikan oleh Mabes TNI, menegaskan klaim yang disampaikan oleh TPNPB-OPM hoaks dan korban pembunuhan adalah warga sipil.
TNI mengutuk aksi kekerasan OPM sebagai pelanggaran HAM berat, akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengejar pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan membantah klaim yang disampaikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) soal korban pembunuhan di Yahukimo, Papua. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan 11 korban pembunuhan di Yahukimo merupakan warga sipil dan bukan anggota TNI.

"Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan menegaskan bahwa prajurit TNI tidak terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Papua," ujar Frega di dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/4/2025).

Sebelumnya TPNPB-OPM mengklaim berhasil membunuh lima anggota TNI pada 9 April 2025 lalu. Lima anggota TNI itu diklaim TPNPB-OPM menyamar sebagai penambang emas ilegal di Kali Kabur, Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan penambangan ilegal di Kali Kabur dilakukan oleh militer pemerintah pusat. Pemerintah, kata Sebby, diklaim melakukan pemantauan udara menggunakan kamera drone.

1. Aksi TPNPB-OPM berbahaya karena samakan warga sipil dengan aparat keamanan

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom saat wawancara dengan IDN Times pada 2021. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Lebih lanjut, kata Frega, aksi TPNPB-OPM dinilai berbahaya karena menyamakan warga sipil dengan aparat keamanan dan terlibat di dalam kekerasan ekstra yudisial. Aksi itu sama saja merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Pemerintah tetap berkomitmen pada pendekatan hukum dan damai dalam menyelesaikan konflik di Papua serta menolak segala bentuk provokasi dari kelompok bersenjata," kata Frega.

2. TNI bantah ada anggotanya yang tewas di Yahukimo

Kepala Pusat Penerangan di Mabes TNI, Brigjen Kristomei Sianturi. (IDN Times/Fauzan)

Bantahan juga disampaikan oleh Mabes TNI. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan klaim yang disampaikan oleh TPNPB-OPM soal prajurit TNI yang dibunuh di area pendulangan emas di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hoaks.

Korban pembunuhan adalah warga sipil. Kristomei tegas menyebut tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bahwa benar telah terjadi penyerangan terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas oleh gerombolan OPM. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga sipil menjadi korban," kata Kristomei pada Kamis (10/4/2025).

Ia mengatakan jumlah pasti korban meninggal maupun luka masih terus didalami karena adanya keterbatasan akses komunikasi di wilayah tersebut. "Tidak ada prajurit TNI yang gugur hingga berita ini diturunkan. Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya bahwa korban adalah prajurit TNI merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka," imbuhnya.

3. TNI mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM

Ilustrasi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Kristomei mengatakan propaganda serupa juga pernah dilakukan OPM belum lama ini di Distrik Angruk, Yahukimo. OPM juga menganiaya dan membunuh guru-guru serta tenaga kesehatan dengan dalih mereka adalah prajurit TNI.

"Padahal, jelas-jelas yang dibunuh dan dianiaya adalah warga sipil yang mengabadikan dirinya sebagai tenaga kesehatan dan guru di pedalaman Papua," kata jenderal bintang satu itu.

"TNI mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan menilai tindakan OPM sebagai bentuk nyata pelanggaran HAM berat yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun," imbuhnya.

Ia menambahkan TNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengejar, mencari pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. TNI, kata Kristomei akan memastikan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.