Kasus COVID-19 Menurun, Kemnaker Siapkan Penyaluran PMI ke Taiwan

Setelah dikeluarkannya SOP tersebut, Kemnaker bersama Kantor Staf Presiden, BP2MI, dan perwakilan The Taipei Economic and Trade Office (TETO) melakukan roadshow selama tiga hari dari 5-7 Oktober 2021 kepada P3MI/LPK-LN baik yang ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Suhartono menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa P3MI/LPK-LN sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang diharapkan oleh otoritas Taiwan.

Suhartono juga menegaskan, Kemnaker sangat serius dalam melakukan pemantauan protokol kesehatan terhadap P3MI dan LPK-LN. Tidak hanya sarananya, tetapi juga calon PMI yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. 

"Kami akan terus memantau dan menindak secara tegas, apabila ada P3MI/LPK-LN yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan yang berlaku", tegas Suhartono.

Sementara itu, Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan, menyebut hasil dari roadshow ini nantinya akan dilaporkan ke pihak TETO dan akan diteruskan kepada Ministry of Labor (MoL) Taiwan dan Central Epidemic Command Center (CECC) Taiwan. 

"Alhamdulillah respons dari pihak TETO cukup baik dan semoga ini menjadi input positif sehingga penempatan PMI ke Taiwan dapat dibuka kembali. Pemerintah Indonesia saat ini telah mendapatkan respons positif dari otoritas Taiwan, sebagai dasar pertimbangan pembukaan ke negara penempatan," ujar Rendra saat ditemui di Cirebon, Selasa (5/10/2021) lalu.

Rendra menjelaskan sebelumnya pada 4 Desember 2020, otoritas Taiwan resmi mengumumkan pelarangan PMI masuk Taiwan seiring tingginya kasus COVID-19 di Indonesia.

Karena itu pula, Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker mengambil kebijakan untuk menutup sementara penempatan PMI yang akan ditempatkan ke Jepang dan Taiwan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 tentang Proses Penempatan PMI ke Jepang dan Taiwan.

Menanggapi dikeluarkannya aturan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan upaya secara intens terkait pelindungan PMI, di antaranya penguatan kebijakan melalui regulasi, penguatan tata kelola, pelindungan PMI, penguatan kerja sama luar negeri, penguatan atase ketenagakerjaan, penguatan sinergitas tugas dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan, pengembangan pusat layanan bagi CPMI/PMI dan anggota keluarganya, serta dan penguatan kerja sama antar lembaga.

Sebagai informasi, ada 6.000 lebih PMI yang tertunda keberangkatannya ke Taiwan akibat COVID-19. Kemnaker juga melakukan hal-hal yang menjadi atensi otoritas Taiwan, baik dari revisi SOP P3MI dan LPK-LN, tes PCR untuk calon PMI, hingga karantina ketat dan cek fisik.

Pada kesempatan yang sama, Secretary of Consular Division sekaligus perwakilan TETO, Yenying Su, menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas kolaborasi untuk dapat mengunjungi beberapa P3MI dan LPK LN yang ada di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat.

Terkait penerapan standar protokol kesehatan, ia menilai sudah cukup memenuhi SOP yang berlaku. Meski begitu, masih perlu sedikit tambahan perbaikan.

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Aji Erlangga menginginkan baik dari pihak Kemnaker maupun P3MI, bisa menyesuaikan standar yang diinginkan oleh TETO. Menurutnya, segala persiapan yang telah dilakukan selama ini dapat berjalan lancar, sehingga proses penempatan bisa segera di laksanakan.

Beberapa P3MI/LPK-LN yang dikunjungi untuk wilayah Provinsi Jawa Barat di antaranya PT Karya Semesta Sejahtera beserta LPK-LN, PT Putra Jabung Persada beserta LPK-LN, LPK-LN Berhasil Langgeng Kencana, PT Laatansa Lintas Internasional, beserta LPK-LN.

Kemudian untuk Provinsi Jawa Tengah, PT Indotak Jaya Abadi beserta LPK-LN, PT Dewi Pengayom Bangsa beserta LPK-LN. Sementara untuk wilayah Jawa Timur ada LPK-LN Prima Duta Sejati, PT Bangun Gunung Sari beserta LPK-LN, PT Mulia Laksana Sejahtera beserta LPK-LN, dan PT Perwita Nusaraya beserta LPK-LN. (WEB)